Kantor berita resmi Libya mengatakan kepala komite yang bertugas untuk menyusun konstitusi telah meminta parlemen di wilayah timur negara itu agar bergerak maju dengan mengadakan referendum mengenai sebuah rancangan akhir UUD.
Seruan oleh Nouh Abdel-Sayyed yang dilaporkan pada hari Selasa agar “mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan rakyat Libya mempraktikkan hak konstitusional mereka”' itu disampaikan setelah terjadi kebingungan berhari-hari mengenai apakah komitenya mematuhi prosedur hukum yang tepat.
Hari Sabtu, pemrotes yang tidak puas menyerbu sesi panitia di Bayda, Libya timur, dan menyerukan pengulangan pemilihan yang telah mereka lakukan yang mendukung diadakannya referendum nasional untuk menentukan rancangan akhir itu.
Para pengecam termasuk separatis dan orang-orang yang mendukung konstitusi 1951 negara itu, yang berarti kembali ke monarki. [lt]
