Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato tahunan Jumat (14/8) di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dalam pidatonya di ruang sidang paripurna, Presiden menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga negara untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
Selain itu, Presiden Jokowi mengakui bahwa selama ia memegang jabatan, masih banyak persoalan yang menghadang, seperti kemiskinan dan korupsi.
"Sampai hari ini, ketidakstabilan harga pangan masih terjadi, kesenjangan kaya dan miskin dan antar-wilayah masih terbuka, praktik korupsi masih berlangsung, dan penegakan hukum belum sepenuhnya kokoh. Pemerintah akan bekerja keras untuk memerangi persoalan-persoalan tersebut," ujarnya.
"Khusus untuk ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik, pemerintah bersikap netral, dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik."
Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa kemajuan yang dicapai pemerintah, termasuk peningkatan indeks demokrasi Indonesia tahun 2015, yang menjadi contoh negara-negara di dunia.
"Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015. Kita juga memiliki pemilih muda yang kritis, dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan," tuturnya.
Namun ia juga mengkritik budaya santun yang mulai menipis dan pemberitaan media massa yang hanya mementingkan keuntungan semata dalam menyajikan pemberitaan kepada masyarakat.
"Saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif," ujarnya.
"Masyarakat mudah terjebak pada histeria publik dalam merespon suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional. Tanpa kesantunan politik, tata krama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia."
Menyangkut masalah kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, Presiden Jokowi memastikan adanya upaya Pemerintah dalam menuntaskan persoalan politik dan kemanusiaan masa lalu secara cepat dan bijaksana.
"Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi nusantara," katanya.
Presiden berjanji akan menjaga kerukunan antar-masyarakat dan berusaha semaksimal mungkin memprioritaskan upaya damai dalam penyelesaian konflik. Khusus untuk provinsi Papua, Presiden memastikan tetap mengupayakan kondisi damai di tanah Papua.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi pidato tahunan Presiden yang menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga negara dalam membangun dan mengatasi berbaagai persoalan yang ada.
"Ini juga forum (yang memiliki) kebersamaan. Perbedaan-perbedaan itu ada di luar tapi bisa diminimalisir dengan adanya kerjasama antar lembaga negara. Bahwa kita harus menatap ke depan. Persatuan yang paling penting, siapapun kita. Tidak lagi mengutamakan kelompok golongan. Tapi dengan menghadapi situasi seperti ini mari kita bersatu," ujarnya.
Selain dihadiri seluruh anggota DPR - DPD, para menteri kabinet kerja serta perwakilan negara sahabat. Acara sidang paripurna pidato tahunan Presiden ini juga dihadiri mantan presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri, serta mantan wakil presiden Try Sutrisno, Hamzah Haz dan Boediono.
