Tautan-tautan Akses

Presiden Jokowi Diharapkan Miliki Strategi Atasi Masalah Ekonomi

  • Iris Gera

Mantan Koordinator Kelompok Kerja Tim Transisi Jokowi-JK, Arif Satria, dalam wawancara di Jakarta (8/8). (VOA/Iris Gera)

Mantan Koordinator Kelompok Kerja Tim Transisi Jokowi-JK, Arif Satria, dalam wawancara di Jakarta (8/8). (VOA/Iris Gera)

Ketidakmampuan para menteri kabinet bidang ekonomi dalam menjalankan program-program Presiden Jokowi dianggap sebagai biang keladi melambatnya perekonomian.

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini menurut pengamat dan politisi wajar karena para menteri kurang maksimal dalam menerjemahkan ide-ide presiden.

Semakin banyak kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah wajar, menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Andreas Pereira, karena pemerintah belum mampu menunjukkan kinerja maksimal.

Ia menilai ketidakmampuan para menteri kabinet bidang ekonomi menjalankan program-program Presiden Jokowi membuat perekonomian Indonesia melambat. Ia berharap Presiden Joko Widodo segera membangun sistem agar keadan menjadi lebih baik dibanding saat ini.

“Memang beberapa kementerian itu tidak menunjukkan performa yang baik, yang menghambat, misalnya penyerapan anggaran kita liat muaranya dari mana. Menteri-menteri di bidang ekonomi terutama yang langsung menyangkut kebutuhan-kebutuhan masyarakat banyak ini juga harus menjadi evaluasi, mereka menjadi beban untuk pelaksanaan program pemerintahan. Presiden seharusnya giat membangun suatu sistem kerja yang solid di antara presiden-wakil presiden dan para menterinya," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (8/8).

Pengamat kebijakan publik, Medrial Alamsyah, mengatakan dibutuhkan strategi khusus untuk mengatasi persoalan-persoalan di dalam negeri. Menghadapi situasi ekonomi saat ini, ia mengatakan utang luar negeri bukan penyelesaian tepat.

“ini kan sekarang kita kejar-kejaran, ada pengangguran karena penurunan pertumbuhan ekonomi, berarti lapangan kerja harus diciptakan, berarti infrastruktur yang dipilih bisa menyerap lapangan kerja lebih banyak," ujarnya.

"Kemudian dengan gonjang-ganjing ekonomi seperti sekarang Presiden Jokowi memaksakan melakukan pinjaman itu juga tidak realistis. Separuh dari hasil ekspor kita itu digunakan buat bayar utang. Mungkin perlu strategi lain, strategi itu menurut saya harus teknokratis, bukan hasil bisikan tetapi betul-betul hasil kajian tim ekonomi yang profesional."

Sementara itu, mantan Koordinator Kelompok Kerja atau Pokja Tim Transisi Jokowi-JK, Arif Satria, menilai program kerja yang ditawarkan Presiden Joko Widodo sejak menjabat cukup baik, namun tidak berhasil diterjemahkan dengan baik oleh para menteri.

“Kemampuan untuk menerjemahkan gagasan-gagasan Presiden itu memang menjadi persoalan tersendiri. Dulu diharapkan Pak Jokowi bisa memilih menteri yang punya kompetensi politik dan kompetensi teknokratik. Saya melihat ada politisi yang pemahaman teknokratik agak lemah, atau teknokrat yang pemahaman politiknya agak lemah, itu kemudian yang agak kurang mendukung," ujarnya.

Arif mengingatkan, pidato kenegaraan yang dibacakan setiap presiden menjelang Hari Kemerdekaan RI, merupakan pertaruhan bagi Presiden Jokowi karena merupakan pidato pertama. Pidato tersebut nantinya akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden dalam mempimpin negara hingga tahun 2019.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG