KAIRO —
Jaksa agung di Mesir pada Rabu (7/11) mendesak pemerintah memblokir situs-situs pornografi di Internet, sebuah langkah yang sepertinya populer di kalangan konservatif agama yang jumlahnya meningkat di negara itu, namun dicurigai oleh kelompok liberal yang mengkhawatirkan sensor.
Jaksa Agung Abdel Maguid Mahmoud memerintahkan pihak berwenang “untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk memblokir semua foto atau adegan porno yang merusak dan tidak konsisten dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat Mesir dan kepentingan negara yang lebih tinggi.”
Mahmoud mengatakan keputusannya itu adalah sebagai respon dari sebuah keputusan pengadilan pada 2009 yang memerintahkan pemblokiran situs-situs semacam itu. Tidak jelas apakah pihak politik telah melaksanakan keputusan terbaru ini.
Mahmoud dikritik secara luas pada Oktober setelah membebaskan para pejabat senior era Mubarak yang didakwa melakukan kekerasan terorganisir dalam kebangkitan yang menggulingkan pemimpin tersebut.
Upaa Presiden baru Mohamed Mursi bulan lalu untuk mengganti Mahmoud dengan menunjuknya sebagai duta besar ke Vatikan telah digagalkan.
Pada September, Menteri Telekomunikasi Hany Mahmoud dilaporkan oleh media mengatakan bahwa secara teknis sulit memblokir situs-situs porno tersebut dan bahwa cara yang benar untuk menghadapi isu tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran generasi muda.
Situs pornografi dan yang lainnya secara rutin diblokir di banyak negara Timur Tengah, termasuk negara teluk Arab dan Iran, namun pengguna lokal sering menemukan cara untuk menghindari batasan tersebut. (Reuters)
Jaksa Agung Abdel Maguid Mahmoud memerintahkan pihak berwenang “untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk memblokir semua foto atau adegan porno yang merusak dan tidak konsisten dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat Mesir dan kepentingan negara yang lebih tinggi.”
Mahmoud mengatakan keputusannya itu adalah sebagai respon dari sebuah keputusan pengadilan pada 2009 yang memerintahkan pemblokiran situs-situs semacam itu. Tidak jelas apakah pihak politik telah melaksanakan keputusan terbaru ini.
Mahmoud dikritik secara luas pada Oktober setelah membebaskan para pejabat senior era Mubarak yang didakwa melakukan kekerasan terorganisir dalam kebangkitan yang menggulingkan pemimpin tersebut.
Upaa Presiden baru Mohamed Mursi bulan lalu untuk mengganti Mahmoud dengan menunjuknya sebagai duta besar ke Vatikan telah digagalkan.
Pada September, Menteri Telekomunikasi Hany Mahmoud dilaporkan oleh media mengatakan bahwa secara teknis sulit memblokir situs-situs porno tersebut dan bahwa cara yang benar untuk menghadapi isu tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran generasi muda.
Situs pornografi dan yang lainnya secara rutin diblokir di banyak negara Timur Tengah, termasuk negara teluk Arab dan Iran, namun pengguna lokal sering menemukan cara untuk menghindari batasan tersebut. (Reuters)
