Tautan-tautan Akses

Kontroversi Kuota untuk Perempuan Arab


Maysoun Qawasmi (tengah) dan pendukungnya berjalan di kota di Tepi Barat menuju tempat pemungutan suara. (VOA/R. Collard)

Maysoun Qawasmi (tengah) dan pendukungnya berjalan di kota di Tepi Barat menuju tempat pemungutan suara. (VOA/R. Collard)

Dari Tepi Barat sampai Mesir dan Tunisia, sistem politik berikan kursi untuk perempuan namun belum memperbaiki keterwakilan perspektif feminis.

Akhir pekan lalu, warga Palestina kembali menggunakan hak suaranya dalam pemilihan lokal untuk pertama kalinya sejak 2006, dan seperlima kursi dialokasikan untuk perempuan berkat sistem kuota baru untuk dewan kota di Tepi Barat.

Hal itu merupakan kemenangan bagi sebagian orang, namun bagi sebagian lagi seperti Maysoun Qawasmi, itu adalah sebuah kekalahan. Qawasmi memimpin partai beranggotakan perempuan yang bertarung di pemilihan kota Hebron. Partai dengan kandidat 11 perempuan lokal itu hanya mendapatkan beberapa ratus suara, tidak cukup bahkan untuk mendapatkan satu kursi dewan.

Sebalinya, Partai Independen dan Pembangunan, kelompok yang didukung oleh penguasa Tepi Barat, gerakan Fatah, memenangkan sebagian besar suara dewan dan perempuan yang dipilih oleh partai tersebut akan duduk di kursi yang diberikan untuk perempuan.

“Perempuan-perempuan yang akan duduk dalam dewan akan memilih bersama partainya,” ujar Qawasmi. “Bukan untuk isu-isu perempuan.”

Qawasmi mengatakan sistem kuota yang membawa perempuan pada kursi dewan di seluruh Tepi Barat akhir pekan lalu tidak berarti keterwakilan yang lebih baik untuk perempuan.

“Perempuan masih tidak diijinkan bersuara,” ujarnya.

Di banyak negara Arab, kuota telah membawa perempuan menduduki kursi pemerintahan tapi tidak berarti memberikan representasi yang lebih baik, menurut Wafaa’ Abdel Rahman, pendiri dan direktur Filastiniyat, sebuah organisasi yang mempromosikan peningkatan partisipasi perempuan dan anak muda pada masyarakat Palestina.

Di Hebron, misalnya, Rahman mengatakan bahwa kuota berarti perempuan-perempuan ada dalam daftar partai namun keputusan tetap ada di tangan pria yang mendominasi keluarga dan partai politik.

“Kami merupakan obyek, bukan pembuatan keputusan,” ujarnya.

Dengan memiliki daftar kandidat perempuan semua, Qawasmi mengatakan kaum perempuan mencoba mendapatkan kesempatan untuk keterwakilan yang benar.

“Di Palestina, perempuan lebih serius menyadari haknya dibandingkan dunia Arab lainnya. Kami sadar akan hal itu,” ujar Qawasmi.

Ia mengatakan perempuan Palestina sangat kuat karena mereka telah bertahan dalam kerasnya kependudukan Israel, tahun-tahun yang penuh konflik dan keterusiran. Karena itu, jelasnya, mereka telah terlibat dalam gerakan-gerakan politik dan resistensi selama puluhan tahun.

Leila Khaled, misalnya, menjadi sebuah simbol resistensi Palestina. Lebih dari empat dekade setelah ia ambil bagian dalam pembajakan pesawat sebagai anggota Black September, foto legendaris yang memperlihatkan wajah Khaled terbungkus keffiyeh sambil dengan bangga memegang senapan AK-47 masih bisa ditemukan di dinding-dinding dan mural sepanjang Tepi Barat.

Meski demikian, Qawasmi mengatakan kaum lelaki Palestina masih menjadi pembuat keputusan dan perempuan biasanya mengikuti pilihan suaminya. Itulah mengapa sebagian besar kampanyenya ditargetkan untuk pria daripada perempuan, ujar Qawasmi.

Dalam kampanye yang memanas dua minggu lalu, Qawasmi dengan percaya diri memasuki ruangan yang dipenuhi beberapa ratus laki-laki pekerja pabrik.

“Ini adalah pemilihan pertama di sini dalam 32 tahun,” ia mengingatkan para pekerja dalam istirahat siang di pabrik kasur Hibrawi.

Para pekerja tersebut mendengarkan ibu lima anak berusia 43 tahun itu dengan seksama.

“Anda semua adalah tulang punggung ekonomi kita,” kata Qawasmi. Para pria tersebut sepertinya skeptis terhadap 12 orang kandidat perempuan yang ada di depan mereka. Mereka hanya bertepuk tangan dengan sopan.

Di Mesir, dalam pemilihan umum pertama sejak terjungkalnya Hosni Mubarak, jumlah perempuan yang duduk di parlemen turun secara signifikan meski perempuan berperan aktif dalam revolusi.

Sebelum Februari 2011, sebuah sistem kuota mewajibkan perempuan dipilih untuk menduduki 64 kursi parlemen. Sistem tersebut dipuji banyak kelompok hak asasi manusia di Mesir dan luar negeri, namun hanya efektif selama sekitar sebulan. Sistem kuota tersebut dianggap warisan rejim lama dan dihapuskan. Hanya sembilan perempuan yang dipilih dalam parlemen berikutnya.

Sondos Asem, perempuan muda dan terpandang yang merupakan anggota Muslim Brotherhood yang berkuasa di Mesir, berkata ia kecewa dengan kecilnya jumlah perempuan yang terpilih dalam pemungutan suara di negara itu baru-baru ini. Meski ada lebih banyak perempuan dalam parlemen, ia mengatakan bahwa hal itu tidak berarti keterwakilan yang lebih baik.

“Para perempuan yang dipilih akan jauh lebih efektif dibandingkan mereka yang ditunjuk [partainya],” ujar Asem.

Abdel Rahman baru saja kembali dari konferensi perempuan di Tunis, yang mendebatkan sistem kuota dengan hangat. Di Tunisia, 49 perempuan terpilih untuk menduduki kusi parlemen pertama di negara itu sejak revolusi, berkat sistem kuota.

Sebanyak 42 perempuan tersebut berasal dari Partai Ennahda yang Islamis. Ketika partai tersebut mengajukan usul peraturan baru yang menggambarkan perempuan sebagai “pelengkap,” bukannya setara dengan laki-laki, hal itu dilakukan dengan dukungan para perempuan tersebut, yang menimbulkan pertanyaan tentang manfaat representasi tersebut.

“Apakah tantangan ini mengenai jumlah perempuan di parlemen ataukah masuknya perspektif feminis?” tanya Rahman.

Qawasmi meyakini hal yang kedua dan ia mengatakan akan terus mencoba mengubah masyarakat dengan harapan suatu hari nanti perspektif tulus dari perempuan akan dimasukkan.

“Saya akan mencoba terus. Ini hanya percobaan yang pertama,” ujar Qawasmi.
XS
SM
MD
LG