Masyarakat menilai KPK harus didukung karena saat ini KPK tengah digempur oleh pihak kepolisian, DPR dan para koruptor yang terus berupaya mengajukan peninjauan kembali keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Agung. Masyarakat juga kecewa terhadap sikap Presiden Yudhoyono yang terkesan tidak mendukung kinerja KPK sehingga praktek korupsi terus terjadi.
Demikian orasi yang disampaikan berbagai elemen masyarakat yang menyatakan memberi dukungan untuk KPK. Selain menggelar orasi, beberapa musisi terlihat ikut berpartisipasi membawakan lagu-lagu bertemakan anti-korupsi, diantaranya kelompok Slank.
Dalam kesempatan sama, Wakil ketua Umum, Solidaritas Angkatan 66, Rasyid Emily kepada VOA berpendapat, KPK harus didukung jika ingin Indonesia tidak semakin terpuruk dengan terus meningkatnya praktek korupsi.
"Inilah lembaga yang dibentuk sesuai UUD 45 untuk membersihkan praktek korupsi di Indonesia yang sudah merajalela disemua rezim, disemua kekuasaan. Jadi kita sebagai rakyat terpanggil untuk ikut membantu KPK, tanpa ada KPK Indonesia ini mungkin sudah hancur,” demikian ungkap Rasyid Emily.
Sementara Ahmad Sobari, seorang penjual minuman di Jakarta menilai selama praktek korupsi dibiarkan terjadi di Indonesia, kemiskinan akan terus meningkat. “Banyak orang yang terlantar, yang hidupnya sengsara. Karena begitulah, banyak yang korupsi, ya gemes sekali udah," komentarnya.
Sebelumnya, dalam dialog di Jakarta, Sabtu (7/10), Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai, praktek korupsi dan politik di Indonesia akhir-akhir ini semakin erat kaitannya. “Kalau kita ingin memperbaiki, mengurangi atau menghabiskan korupsi politik tentu kita fokus kepada partai politik, disitu adalah gudang para politisi, apa yang harus kita lakukan baik pencegahan maupun penindakan, dua-dua hal itu dikaitkan dengan perbaikan partai politik,” kata pengamat politik UI ini.
Sekretaris Kabinet, Dipo Alam tidak sependapat jika Presiden Yudhoyo dinilai tidak serius memberantas korupsi. Menurutnya jika Presiden Yudhoyono tidak banyak tampil dan tidak banyak berkomentar terkait maraknya praktek korupsi, karena presiden tidak ingin intervensi persoalan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi.
“Banyak sekali sumber-sumber korupsi itu datang, ketika membahas RAPBN antara DPR dan pejabat pemerintah. Saya mengingatkan, apa yang presiden ungkapkan sejak tahun 2005, jangan kongkalikong, cegah kongkalikong, ada keberanian," kata Dipo Alam. "Undang-Undang APBN dilakukan oleh pemerintah dan persetujuan DPR, jadi saya mengingatkan itu tapi saya bukan polisi, presiden bukan penegak hukum, kami bukan pengadilan,” lanjutnya.
Akhir-akhir ini gedung KPK semakin sering didatangi berbagai elemen masyarakat yang mendukung kinerja KPK. Dukungan semakin banyak setelah hubungan KPK terus memanas dengan pihak kepolisian dan DPR. Sementara dari pihak KPK menegaskan tetap semangat dan tidak akan mundur dalam memberantas korupsi meski harus berhadapan dengan siapapun karena menurut KPK dihadapan hukum setiap warga negara akan diperlakukan sama.
Demikian orasi yang disampaikan berbagai elemen masyarakat yang menyatakan memberi dukungan untuk KPK. Selain menggelar orasi, beberapa musisi terlihat ikut berpartisipasi membawakan lagu-lagu bertemakan anti-korupsi, diantaranya kelompok Slank.
Dalam kesempatan sama, Wakil ketua Umum, Solidaritas Angkatan 66, Rasyid Emily kepada VOA berpendapat, KPK harus didukung jika ingin Indonesia tidak semakin terpuruk dengan terus meningkatnya praktek korupsi.
"Inilah lembaga yang dibentuk sesuai UUD 45 untuk membersihkan praktek korupsi di Indonesia yang sudah merajalela disemua rezim, disemua kekuasaan. Jadi kita sebagai rakyat terpanggil untuk ikut membantu KPK, tanpa ada KPK Indonesia ini mungkin sudah hancur,” demikian ungkap Rasyid Emily.
Sementara Ahmad Sobari, seorang penjual minuman di Jakarta menilai selama praktek korupsi dibiarkan terjadi di Indonesia, kemiskinan akan terus meningkat. “Banyak orang yang terlantar, yang hidupnya sengsara. Karena begitulah, banyak yang korupsi, ya gemes sekali udah," komentarnya.
Sebelumnya, dalam dialog di Jakarta, Sabtu (7/10), Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai, praktek korupsi dan politik di Indonesia akhir-akhir ini semakin erat kaitannya. “Kalau kita ingin memperbaiki, mengurangi atau menghabiskan korupsi politik tentu kita fokus kepada partai politik, disitu adalah gudang para politisi, apa yang harus kita lakukan baik pencegahan maupun penindakan, dua-dua hal itu dikaitkan dengan perbaikan partai politik,” kata pengamat politik UI ini.
Sekretaris Kabinet, Dipo Alam tidak sependapat jika Presiden Yudhoyo dinilai tidak serius memberantas korupsi. Menurutnya jika Presiden Yudhoyono tidak banyak tampil dan tidak banyak berkomentar terkait maraknya praktek korupsi, karena presiden tidak ingin intervensi persoalan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi.
“Banyak sekali sumber-sumber korupsi itu datang, ketika membahas RAPBN antara DPR dan pejabat pemerintah. Saya mengingatkan, apa yang presiden ungkapkan sejak tahun 2005, jangan kongkalikong, cegah kongkalikong, ada keberanian," kata Dipo Alam. "Undang-Undang APBN dilakukan oleh pemerintah dan persetujuan DPR, jadi saya mengingatkan itu tapi saya bukan polisi, presiden bukan penegak hukum, kami bukan pengadilan,” lanjutnya.
Akhir-akhir ini gedung KPK semakin sering didatangi berbagai elemen masyarakat yang mendukung kinerja KPK. Dukungan semakin banyak setelah hubungan KPK terus memanas dengan pihak kepolisian dan DPR. Sementara dari pihak KPK menegaskan tetap semangat dan tidak akan mundur dalam memberantas korupsi meski harus berhadapan dengan siapapun karena menurut KPK dihadapan hukum setiap warga negara akan diperlakukan sama.
