Tautan-tautan Akses

Ukraina Dorong Peradilan Internasional bagi Penembakan MH17


Sebuah puing dari pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH17 terlihat di Hrabove, Donetsk, Ukraina bagian timur, 9 September 2014.

Sebuah puing dari pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH17 terlihat di Hrabove, Donetsk, Ukraina bagian timur, 9 September 2014.

Ukraina dan empat negara lain telah mendorong pembentukan peradilan pidana internasional untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH17 di atas Ukraina bagian timur.

Sebuah petisi oleh Australia, Belgia, Malaysia, Belanda dan Ukraina telah diajukan kepada Dewan Keamanan PBB, menurut Misi Tetap Ukraina bagi PBB.

Penerbangan MH17 jatuh 17 Juli tahun lalu di wilayah Donetsk di tengah-tengah zona konflik di Donetsk, Ukraina bagian timur. Semua orang di pesawat, 298 penumpang dan awak, kebanyakan di antara mereka warga negara Belanda, tewas.

Lembaga-lembaga intelijen Barat mengatakan pesawat ditembak jatuh oleh sebuah misil darat-ke-udara yang diluncurkan dari wilayah yang dikendalikan oleh kelompok separatis pro Rusia. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Keselamatan Belanda dijadwalkan keluar tahun ini juga.

Rusia menyalahkan Ukraina jatuhnya MH17, dengan bersikeras bahwa Kyiv bertanggung jawab atas insiden ini karena terjadi di wilayah udara Ukraina.

‘Pesan yang jelas’

Dalam mengajukan petisinya ke Dewan Keamanan PBB, Misi Tetap Ukraina bagi PBB mengutip Resolusi Dewan Keamanan 2166, yang diloloskan beberapa hari setelah jatuhnya MH17. Resolusi tersebut menyerukan "upaya-upaya melakukan penyelidikan penuh, menyeluruh dan independen terhadap insiden ini" dan bagi negara-negara anggota PBB "untuk menyediakan bantuan yang dibutuhkan bagi penyelidikan perdata dan pidana."

"Pendirian peradilan pidana internasional... akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa komunitas internasional tidak akan mentoleransi tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dengan membahayakan penerbangan sipil," menurut Misi Tetap Ukraina dalam pernyataannya.

Rusia, yang memegang hak veto di Dewan Keamanan, telah menyatakan menentang ide pembentukan peradilan internasional untuk kasus ini.

"Saya tidak melihat adanya masa depan bagi inisiatif ini," ujar Duta Besar Rusia bagi PBB Vitaly Churkin, menurut laporan-laporan media Rusia. "Sayangnya, ini tampak sebagai upaya untuk menampilkan pertunjukan politik besar-besaran, yang hanya akan menghambat upaya untuk mencari pihak-pihak yang bersalah," ujar Churkin.

XS
SM
MD
LG