Tautan-tautan Akses

Ribuan Masyarakat Papua Unjuk Rasa Tuntut Referendum

  • Fathiyah Wardah

Salah satu demonstrasi yang dilakukan para aktivis Organisasi Papua Merdeka atau OPM (foto: dok. tahun 2008).

Salah satu demonstrasi yang dilakukan para aktivis Organisasi Papua Merdeka atau OPM (foto: dok. tahun 2008).

Ribuan masyarakat Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Papua di Jayapura untuk menuntut diadakannya referendum.

Ribuan masyarakat Papua dari berbagai organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat dan perwakilan gereja-gereja di Papua melakukan aksi di depan Kantor DPRD Papua yang terletak di pusat kota Jayapura. Koordinator aksi, Mako Tabuni melalui telepon kepada VOA hari Senin menjelaskan rakyat Papua menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme internasional yaitu refendum.

Dialog kata Mako bukan merupakan solusi bagi penyelesaian masalah Papua. Menurutnya, aksi ini dilakukan secara serempak di sejumlah daerah Papua, Sulawesi Tengah maupun di Jakarta serta sejumlah negara seperti Vanuatu, Belanda dan Inggris.

Pihaknya pun menurut Tabuni terus melakukan kampanye melalui jalur internasional terkait dengan referendum ini.

Mako Tabuni mengatakan, "Dan kampanye internasional melalui jalur hukum maupun politik supaya penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat itu segera diberikan. Itu sedang ada kampanye di tingkat internasional."

Sementara, juru bicara Polda Papua, Wahyono menyatakan untuk mencegah adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat, pihak kepolisian tidak membawa senjata dalam mejaga aksi yang dilakukan ribuan masyarakat Papua itu. Mereka hanya membawa pentungan. hal itu kata Wahyono memang sengaja dilakukan untuk meminimalkan tindak kekerasan.

"Untuk demo sekarang ini kita kawal betul dan anggota pun tidak dibekali dengan senjata, kita kawal aksi ini dengan tertib dan mereka juga sudah membuat pernyataan demo ini demo damai, tidak anarkis makanya kita kawal dan sebagainya," ujar Wahyono.

Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati dalam menyelesaikan masalah Papua. Presiden SBY mendorong agar dialog terbuka di Papua dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah Papua.

"Dialog juga terbuka untuk mencari solusi, mencari opsi, mencari langkah-langkah yang paling baik untuk menyelesaikan masalah Papua, terbuka justru saya mendorong dialog ini, tetap tetapi dalam rangka kebijakan dasar Papua, NKRI, Otonomi khusus dan juga percepatan pembangunan," demikian pernyataan Presiden SBY.

Kepiawaian Farid Husain melobi dalam perundingan damai dengan GAM, membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayainya untuk berdialog dengan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Melalui surat khusus dari Presiden Yudhoyono, Farid Husain, 61 tahun, akhir-akhir ini terus berusaha membuka pintu dialog dengan elit, pimpinan, dan aktivis OPM di Papua.

Farid Husain menjelaskan, "Dicari siapa tokoh sentralnya, di sini tidak ada tokoh sentralnya, jadi kita dekati semuanya, ajak dia bersepaham kemudian berbicara ada kompromi. Saya berjalan untuk mendekati mereka satu persatu. Mereka tidak pernah berbicara satu persatu dengan pimpinannya. Sama dengan GAM dulu, berapa kali orang berbicara GAM, dia tidak ketemu dengan Big Boss-nya. Saya ketemua Hasan Tiro, saya datangi rumahnya, bagaimana setuju nggak (kalau) kita bicara di Helsinki?"

Aksi yang dilakukan ribuan Masyarakat Papua di Jayapura iyu berakhir dengan damai.

XS
SM
MD
LG