Tautan-tautan Akses

Menko Polhukam Bantah Isu Sweeping TNI-Polri atas Mahasiswa Papua


Polisi menangkap seorang warga setelah membubarkan ratusan warga Papua barat yang menghadiri perayaan 50 tahun Kemerdekaan Papua dari penjajahan Belanda di Timika ( 1/12).

Polisi menangkap seorang warga setelah membubarkan ratusan warga Papua barat yang menghadiri perayaan 50 tahun Kemerdekaan Papua dari penjajahan Belanda di Timika ( 1/12).

Setiap menjelang perayaan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), selalu timbul isu-isu yang meresahkan maysrakat dunia terkait kekerasan militer di Papua. Menko Polhukam RI, Djoko Suyanto membantah adanya isu sweeping oleh aparat TNI-Polri tersebut.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Jenderal TNI Djoko Suyanto membantah isu bahwa sedang terjadi sweeping atau razia warga Papua di seluruh Indonesia, untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan pada peringatan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka OPM 1 Desember ini. Isu itu beredar luas di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya di Indonesia sepekan ini.

Eva Mazrieva (VOA): Bagaimana bisa muncul isu bakal ada sweeping dari aparat TNI-Polri atas warga – terutama mahasiswa – Papua di seluruh Indonesia awal Desember ini?

Menko Polhukam RI Djoko Suyanto: “Saya juga kaget mendengar isu-isu semacam itu karena pertama, tidak pernah ada kebijakan apapun dari aparat TNI-Polri, mulai dari saya, Presiden, Panglima TNI, Kapolri dll. Bahkan waktu saya bertemu dengan anggota parlemen yang mengangkat isu itu, saya tantang untuk memberikan data yang benar. Jangan sekedar isu atau rumor berdasarkan SMS atau sarana komunikasi lain. Sampai sekarang saya tunggu di mana, siapa yang jadi korban, siapa yang melakukan. Saya masih tunggu. Jadi saya dapat ambil tindakan jika memang hal itu benar terjadi. Saya bisa pastikan TNI-Polri tidak pernah melakukan itu. Desas-desus seperti itu yang beredar melalui teknologi informasi yang kita miliki seperti SMS, email, BB memang bisa dipakai oleh orang untuk berbuat yang tidak baik. Jadi sekali lagi, hal itu tidak benar. Tidak ada perintah atau kebijakan untuk itu. Itu pun tidak dibenarkan dalam sistem demokrasi yang kita anut dan junjung”.

Isu seperti ini kerap muncul menjelang HUT OPM 1 Desember khan? Bagaimana mengantisipasinya?

Menko Polhukam RI, Djoko Suyanto (foto: dok).

Menko Polhukam RI, Djoko Suyanto (foto: dok).

“Iya! Sama seperti menjelang peringatan kerusuhan di Ambon muncul isu-isu seperti itu. Yang bagusnya tidak semua masyarakat di Papua menanggapi isu-isu seperti itu. Mereka sudah bisa mencerna dan memilih mana yang benar atau tidak. Jadi tingkat resilience mereka cukup tinggi, jadi tidak menyebar. Disamping itu kita juga waspada dan klarifikasi. Tapi jika memang ada, saya sangat berterima kasih jika bisa mendapatkannya agar bisa menindak anggota kita yang melakukan hal itu”.

Alhamdulillah ritual tahunan peringatan HUT OPM 1 Desember hari ini berjalan tanpa kerusuhan ya Pak?

“Iya. Ritual tahunan itu memang ada. Biasanya 2-3 bulan sebelumnya pemda, aparat kepolisian, inteljen dll sudah membuat tindakan preventif, sosialisasi agar tidak rusuh. Tapi yang terpenting tingkat resilience masyarakat Papua, membuat mereka bisa tetap protes, demo atau doa dengan damai. Tidak terjadi anarkisme. Mereka tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan melawan hukum. Masyarakat Papua bisa menunjukkan bahwa mereka bisa memilah mana yang benar atau tidak. Bahwa demo, unjukrasa atau menyampaikan aspirasi dimana saja bisa diterima dan diberi ruang. Syaratnya tidak melanggar hukum dan merusak. Saya kira ini berkat upaya semua”.

Tindakan persuasif ini juga diberlakukan menjelang HUT GAM 4 Desember nanti?

“Iya! Sejauh hal ini tidak melanggar aturan hukum, tidak keluar dari bingkai yang kita sepakati bersama, sesuai amanat UUD dan UU Otonomi Khusus, saya kira ruang apa yang tidak kita berikan kepada Aceh dan Papua. Tapi mengapa tidak kita buat satu slogan bersama “ayo bangun Papua” atau “ayo bangun Aceh”. Jadi tidak lagi sekedar melihat fenomena politiknya yang hiruk pikuk. Kenapa tidak membangun apa yang kurang di Papua atau Aceh, bagaimana mensinergikan pembangunan yang dilakukan gubernur Papua atau Aceh, ada hak dan tanggungjawab”.

Masalahnya para penggiat HAM Papua dan Aceh di luar negeri – misalnya di AS – juga aktif sekali menyuarakan apa yang terjadi di dalam negeri dari perspektif mereka saja. Bagaimana menanggapi hal seperti ini Pak?

“Pertama, jika ada aparat yang melakukan batas kepatutan pasti ditindak. Sebagai contoh, waktu Kongres Abepura diketahui ada 6-7 aparat yang bertindak berlebihan dan mereka sudah dikenakan hukuman. Ada yang dipindahtugaskan, diturunkan pangkatnya hingga dicopot. Tergantung klasifikasi dan jenis kesalahannya. Orang tidak terlalu perhatian. Padahal secara internal ke dalam kita juga menuntut akuntabilitas saat bertugas. Tapi – kedua – jika mereka melakukan penegakan hukum yang tegas, jangan langsung dicap melanggar HAM. Jika ada aparat Polri mengejar pelaku kriminal, lalu terjadi tembak-menembak, maka jangan dianggap melanggar HAM. Ini harus dipahami dengan baik. Jika kelompok-kelompok bersenjata itu tidak memulai dan menimbulkan bahaya untuk publik, maka aparat juga tidak melakukan apa-apa. Itu semata-mata demi penegakkan hukum. Pesan kita adalah lakukan tindakan penegakkan hukum jika memang kelompok-kelompok itu melakukan pelanggaran kriminal. Saya sampai pada kesimpulan – sesuai bukti di lapangan – tidak mungkin TNI-Polri menembaki masyarakat tanpa sebab”.

Dalam kapasitas sebagai Menkopolkam, melihat pengalihan 2.500 personil tentara Amerika ke Darwin Australia, muncul juga isu bahwa ini merupakan upaya untuk mengamankan kepentingan Freeport di Papua atau bahkan ada isu bahwa hal ini untuk menginvasi Papua. Bagaimana Bapak melihat hal ini?

“Dalam pertemuan bilateral antara Presiden SBY-Presiden Obama dan PM Julia Gillard di KTT Asia Timur di Bali beberapa waktu lalu – saya ikut dalam pertemuan2 itu dan mereka bertiga tidak pernah menyinggung bahwa penempatan tentara AS disitu terkait dengan Papua. Lha tentara AS dan Australia itu khan sekutu lama, serta sudah sejak lama melakukan latihan bersama. Saya bukannya ingin memihak pada AS atau Australia, tapi kita harus fair. Presiden Obama dan PM Julia Gillard juga sangat jelas. Tidak ada hubungan antara penempatan tentara AS itu dengan Papua. Tapi memang isu di dalam negeri sangat luar biasa. Kita jelaskan saja dengan baik. Saya jelaskan di parlemen dan media-media disini. Penjelasannya sederhana : jika Amerika ingin menduduki suatu negara, untuk apa pakai penempatan pasukan terlebih dahulu. Wong ia punya kapal induk yang bisa bergerak kemana saja. Logika saya sebagai seorang militer, Amerika tidak perlu menempatkan pasukan terlebih dahulu di Darwin jika memang berniat demikian. Saya tidak yakin jika Amerika tidak menghormati kedaulatan kita. Hal ini disampaikan Presiden Obama, bahwa ia menghormati Papua sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Beliau tegaskan bahwa keberadaan pasukannya di Australia adalah untuk latihan bersama. Bahkan bisa dimanfaatkan untuk “disaster relief operation”. Mereka banyak membantu kita di Aceh sewaktu tsunami dan beberapa musibah di Asia Tenggara”.

Indonesia sendiri tidak penambahan pasukan di sekitar perbatasan timur untuk mengantisipasi kedatangan pasukan Amerika di Darwin Australia?

“Tidak sama sekali”. Jadi kalau ada rumor kerusuhan atau kekerasan dilakukan oleh militer – seperti yang anda lihat di stasiun2 TV Indonesia dengan tagline besar “HENTIKAN KEKERASAN OLEH MILITER” – itu tidak benar sama sekali. Militer tidak terlibat dalam kegiatan itu. Sejauh pengamanannya bisa dilakukan polisi, maka TNI hanya mem-back-up. Buat apa dia keluar2. Mending dia sama anak istrinya khan?. Saya tegaskan tidak ada penambahan atau operasi militer di Papua. Itu sudah ditinggalkan sejak Presiden SBY memerintah tahun 2004 lalu. Pendekatannya sekarang adalah pendekatan ekonomi dan kesejahteraan. Juga pendekatan hukum bagi pelaku kriminal. Saya rasa ini juga terjadi di negara mana pun khan?. Di Indonesia pun ini terjadi untuk semua propinsi bukan sekedar Papua”.

XS
SM
MD
LG