Tautan-tautan Akses

AS

Realitas Politik Sulitkan Kompromi Masalah Jurang Fiskal

  • Jim Malone

Ketua Kongres John Boehner dari Partai Republik (kiri) dan Presiden Obama saat bertemu pertama kali untuk membahas isu jurang fiskal, 16 November 2012 (Foto: dok).

Ketua Kongres John Boehner dari Partai Republik (kiri) dan Presiden Obama saat bertemu pertama kali untuk membahas isu jurang fiskal, 16 November 2012 (Foto: dok).

Sejumlah realitas politik menyulitkan tercapainya kompromi terkait jurang fiskal atau yang dikenal sebagai "fiscal cliff" di Amerika.

Presiden Barack Obama dan para pemuka Kongres dari Partai Republik masih mencari kompromi tentang rencana pengurangan defisit untuk menghindari sekitar setengah triliun dolar kenaikan pajak dan pemangkasan anggaran wajib yang akan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013.

Selama bertahun-tahun, calon-calon Partai Republik terpilih menjadi anggota Kongres dengan tekad menentang setiap upaya fraksi Demokrat untuk menaikkan pajak. Banyak calon Partai Republik menandatangani janji kepada pemilih bahwa mereka akan menolak pajak baru, yang merupakan prioritas utama bagi banyak aktivis konservatif dan penggalang dana yang memberikan dukungan penting bagi para kandidat Partai Republik.

Dalam negosiasi yang kini berlangsung untuk menghindari jurang fiskal, yaitu kenaikan pajak dan pemotongan anggaran belanja, Partai Republik, termasuk Ketua DPR John Boehner, lebih memilih untuk menekankan perlunya memotong anggaran belanja pemerintah.

“Washington bermasalah dengan pengeluaran yang tidak bisa diatasi dengan kenaikan pajak saja,” ungkap Boehner.

Tetapi bagi Presiden Obama dan sekutu-sekutunya dari Partai Demokrat di Kongres, fokus utama mereka adalah menaikkan pajak orang kaya dalam posisi negosiasi mereka dengan fraksi Partai Republik.

Jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Amerika mendukung kenaikan pajak bagi yang berpenghasilan di atas $250.000 setahun, dan Presiden Obama menekankan hal ini dalam kampanye untuk dipilih kembali.

Fraksi Demokrat tidak tertarik dengan pemotongan skala besar dalam program-program tunjangan wajib pemerintah seperti Medicare, Medicaid dan Jaminan Sosial. Program ini menyediakan perawatan kesehatan bagi warga usia lanjut, miskin, cacat, dan memberikan pensiun pokok bagi banyak warga Amerika.

Sebagian anggota fraksi Republik di Kongres menuntut reformasi signifikan dalam program tunjangan sosial untuk menurunkan biaya jangka panjang, seperti menaikkan batas usia penerima Medicare dari 65 menjadi 67 tahun.

Tetapi bagi ketua Fraksi Demokrat Nancy Pelosi, hal itu merupakan rencana yang tidak pantas dilakukan.

"Jangan berpikir tentang menaikkan usia penerima Medicare. Kami tidak akan melemparkan warga senior Amerika ke jurang demi untuk memberikan potongan pajak kepada orang-orang terkaya di Amerika,” ujar Pelosi.

Tekanan internal yang sangat besar kini dialami oleh kedua belah pihak dalam negosiasi untuk menghindari jurang fiskal.

Sekelompok 140 pemimpin konservatif menandatangani sepucuk surat terbuka kepada anggota Kongres dari Partai Republik, dengan memperingatkan mereka agar tidak berkompromi dengan presiden dalam hal pajak.

Morton Blackwell, presiden kelompok konservatif Leadership Institute, memimpin upaya itu dan mengatakan para wakil Partai Republik di Kongres yang bekerjasama dengan presiden mungkin akan menghadapi penantang konservatif dalam pemilihan pendahuluan kelak.

"Tidak hanya salah bagi negara, tetapi akan berbahaya bagi karir politik mereka sendiri jika mereka menyerah dan membiarkan Presiden Obama bergerak maju dengan agendanya. Mereka punya kekuatan untuk menghentikan terjadinya hal-hal buruk," kata Blackwell.

Kebuntuan dalam negosiasi mengenai jurang fiskal juga merupakan benturan pandangan yang sangat berbeda mengenai ukuran dan peran pemerintah pusat.

Steven Smith adalah seorang ilmuwan politik di Washington University di St Louis, Missouri. Dia mengatakan Partai Demokrat terus percaya bahwa pemerintah berperan penting dalam masyarakat.

"Mereka ingin melihatnya pada tingkat pengeluaran dan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga pemerintah federal memainkan peran lebih besar dalam menangani berbagai masalah sosial. Partai Republik ingin menurunkan tingkat pendapatan dan pengeluaran lebih rendah sehingga pemerintah federal akan berperan lebih kecil dalam ekonomi,” kata Smith.

Tetapi sebagian tokoh Partai Republik mengatakan partai mereka perlu memperhatikan hasil pemilu bulan lalu di mana presiden memenangkan pemilihan kembali dan Partai Demokrat memperoleh tambahan kursi baik di Senat maupun DPR.

"Adalah sinyal yang jelas, sejauh yang saya ketahui, bahwa kita ingin para pemimpin kita dan para pejabat pemerintah bekerjasama untuk mengatasi isu fiskal dan isu-isu besar lainnya,” papar Ken Duberstein, Kepala Staf Gedung Putih di bawah Presiden Ronald Reagan.

Sebagian anggota Kongres tetap optimistik. Anggota Kongres Partai Demokrat John Larson dari Connecticut berbicara lewat jaringan televisi publik CSPAN. "Jika kita bisa menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kita bisa bersatu dan mengatasi isu-isu ini melalui kompromi, maka uang dunia akhirnya akan diinvestasikan di sini karena kita adalah mercusuar harapan itu," kata Larson.

Berbagai jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan sekitar dua-pertiga rakyat Amerika ingin kedua belah pihak mencapai kompromi untuk menghindari jurang fiskal yang bisa menjerumuskan ekonomi kembali ke dalam resesi.

Jajak pendapat terbaru oleh Wall Street Journal-NBC mendapati 56 persen yang disurvei akan menyalahkan kedua belah pihak jika upaya kompromi gagal.
XS
SM
MD
LG