Tautan-tautan Akses

Presiden Tegaskan Natuna adalah Wilayah NKRI


Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta (22/6). (Foto: Humas Sekretaris Kabinet)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta (22/6). (Foto: Humas Sekretaris Kabinet)

Terkait insiden Natuna, Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Natuna untuk memantau langsung wilayah perairan tersebut dan melakukan rapat terbatas bersama jajaran terkait.

Menanggapi protes pemerintah China soal penangkapan kapal nelayan China oleh TNI di perairan Natuna penangkapan ikan ilegal, Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Natuna adalah bagian dari wilayah Indonesia.

"Ya, Natuna adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu sudah final," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta (22/6).

Terkait hal itu pula, Presiden bersama jajaran terkait pada akan berkunjung ke Natuna, Kamis, untuk memantau langsung wilayah perairan Natuna sekaligus melakukan rapat terbatas.

"Presiden akan melakukan kunjungan ke Natuna. Bersama dengan Panglima TNI, Menlu, Menkopolhukam dan juga kepala staf TNI dan Polri. Tentunya pembahasan yang berkaitan dengan selain soal Natuna pembahasan lain juga akan dilakukan," ujar Pramono.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan terus bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran teritori.

"Sikap yang sama akan dilakukan Indonesia karena ini adalah sikap yang kita lakukan di zona ekonomi eksklusif kita dan sesuai dengan hukum internasional," ujarnya dalam rapat di Komisi I DPR RI, Senin.

Retno menegaskan, penangkapan kapal pencuri ikan berbendera China pada pekan lalu itu sudah sesuai prosedur. Ia membantah tudingan pemerintah China bahwa nelayannya terluka saat terjadi penangkapan.

"Setelah beberapa jam pengejaran, dilakukan tembakan peringatan ke udara dan laut dilakukan pihak TNI. Semua itu dilakukan sesuai prosedur. Dan ini sekali lagi bagian dari langkah penegakan hukum dari hak berdaulat kita di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia," ujarnya.

TNI Angkatan Laut terpaksa melepaskan tembakan peringatan sebab kapal China itu mengabaikan peringatan petugas melalui pengeras suara ataupun melalui radio komunikasi.

Komandan Kawasan Barat Laksamana Muda Taufik membantah ada seorang anak buah kapal China yang terluka dalam penangkapan tersebut.

"Jadi tugas pokoknya kita itu adalah penegakan kedaulatan. Nah pada saat penegakan kedaulatan ada pelanggaran hukum, maka kita ambil (tangkap). Lalu kita serahkan ke pengadilan. Kan bukan saya yang menangani," ujarnya.

Kedelapan ABK asal China itu kini ditahan, setelah kapal Gui Bei Yu 27088 yang mereka tumpangi berupaya melarikan diri dari kejaran kapal frigat KRI Oswald Siahaan-354. Kedelapan warga Cina itu diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna. Mereka kini menjalani proses hukum di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Ranai Kepulauan Riau.

Pemerintah China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying kepada beberapa media memastikan bahwa kedelapan ABK dan kapal mereka beroperasi secara sah.

Insiden serupa pernah terjadi pada Maret lalu. Atas kejadian itu, Retno Marsudi memanggil kuasa usaha Kedutaan Besar Cina di Jakarta pada 19 Maret lalu. Dalam kesempatan itu, Menlu Retno sekaligus menyampaikan nota protes terkait aksi kapal penjaga pantai Cina di Laut Natuna.

XS
SM
MD
LG