Tautan-tautan Akses

Perunding Nuklir Iran Mungkin Tak Penuhi Tenggat 30 Juni


Menlu AS John Kerry akan kembali bertolak ke Wina hari Jumat (26/6) untuk negosiasi tahap akhir nuklir Iran (foto: dok).

Menlu AS John Kerry akan kembali bertolak ke Wina hari Jumat (26/6) untuk negosiasi tahap akhir nuklir Iran (foto: dok).

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan Kamis (25/6) bahwa para perunding nuklir Iran mungkin tidak dapat memenuhi tenggat 30 Juni mendatang.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry akan kembali bertolak ke Wina, Austria, hari Jumat (26/6) untuk negosiasi tahap akhir guna mencapai sebuah kesepakatan komprehensif soal program nuklir Iran.

Menlu Kerry hari Rabu (24/6) memperingatkan kemungkinan bahwa "pihak Iran akan tidak memenuhi seluruh ketentuan" dalam kerangka perjanjian yang telah disepakati pada bulan April lalu.

Kerry memberikan tanggapan atas pernyataan yang disampaikan melalui televisi oleh pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Selasa (23/6), yang mengatakan bahwa Iran tidak akan memberikan akses kepada inspektur internasional untuk memasuki lokasi-lokasi militer, para ilmuwan, maupun dokumen-dokumen negara itu.

Menurut Kerry, penolakan pemimpin tertinggi Iran atas pembatasan program nuklir negara itu selama 10 atau 12 tahun merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Dia juga menginginkan sanksi internasional dapat segera dilonggarkan, bukan dihapuskan, segera setelah kesepakatan tersebut ditandatangani.

Menlu Kerry menambahkan jika Iran gagal untuk mematuhi apa yang disepakati dalam kerangka perjanjian di Lausanne, maka "tidak akan ada kesepakatan.”

Juru bicara gedung Putih Josh Earnest, Rabu (24/6) mengakui bahwa perundingan dalam beberapa hari mendatang akan sulit.

"Negosiasi (akan) berlangsung sulit, namun kedua pihak terus mempunyai itikad baik untuk mencoba menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan dalam waktu yang sudah disepakati. Itulah mengapa mereka terus bernegosiasi, tapi saya tidak ingin memberikan kesan bahwa semua tantangan yang sulit telah diatasi," kata Earnest.

Negosiator dari Iran dan enam negara kuat dunia sedang menggarap rincian untuk membatasi program nuklir Iran selama sepuluh 10 tahun, dengan imbalan negara-negara Barat akan melonggarkan sanksi-sanksi ekonomi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran. Pelonggaran sanksi Iran serta prosedur pemantauan dan verifikasi untuk memastikan Teheran tidak curang merupakan topik utama dalam pembicaraan itu.

Earnest mengatakan, Rabu (24/6), satu-satunya hasil yang bisa diterima oleh AS adalah perjanjian nuklir yang konsisten dengan kerangka yang telah disepakati.

Analis Timur Tengah dari Universitas San Francisco, Stephen Zunes mengatakan bahwa Ayatollah Khamenei merupakan tokoh yang paling berkuasa di Iran. Menurut Zunes, dukungan Khamenei atas kesepakatan nuklir akan diperlukan dan mengatakan bahwa pidato (terakhir) Khamenei 'mengganggu'. Namun ia menambahkan bahwa kebanyakan warga Iran, baik di pemerintahan maupun warga secara keseluruhan, mendukung agar kesepakatan nuklir bergerak maju.

Dewan Garda Iran hari Rabu meratifikasi undang-undang yang mengharuskan pemerintah untuk melindungi hak-hak nuklir negara itu. UU itu bila disahkan akan melarang akses ke lokasi-lokasi militer dan ilmuwan Iran. Zunes mengatakan undang-undang baru itu tampaknya hanya berlaku untuk lokasi-lokasi non-nuklir di Iran.

Rancangan Undang-Undang itu akan memungkinkan inspektur Badan Energi Atom Internasional berkunjung rutin ke lokasi nuklir Iran dalam kerangka Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

Sementara itu, Associated Press, mengutip rancangan dokumen rahasia, mengatakan bahwa Barat menawarkan 'reaktor nuklir air ringan' kepada Teheran dan bahan bakar, sebagai alternatif untuk fasilitas air berat di Arak yang hampir selesai. Fasilitas Arak dapat memproduksi cukup plutonium bagi pembuatan beberapa bom per tahun. Rancangan dokumen tersebut menawarkan kemitraan internasional untuk memodifikasi fasilitas Arak.

XS
SM
MD
LG