Tautan-tautan Akses

Pemerintah akan Kirim Utusan ke FIFA Bahas PSSI


Presiden Joko Widodo di kantor Kementerian ESDM Jakarta, menjelaskan soal PSSI kepada wartawan Senin, 29/2 (VOA/Andylala).

Presiden Joko Widodo di kantor Kementerian ESDM Jakarta, menjelaskan soal PSSI kepada wartawan Senin, 29/2 (VOA/Andylala).

Presiden Joko Widodo memastikan Senin (29/2), pencabutan pembekuan PSSI akan segera dilakukan setelah ada pembicaraan dengan asosiasi tertinggi sepak bola dunia (FIFA).

Pemerintah tengah mengkaji pencabutan pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Presiden RI Joko Widodo Senin (29/2) mengatakan bahwa penyelesaian persoalan PSSI akan dibicarakan langsung dengan asosiasi tertinggi sepak bola dunia (FIFA) yang kini sudah memiliki pemimpin yang baru.

"Saya kan minta 1 atau 2 hari ini. Nanti disampaikan. Tapi bahwa penyelesaian PSSI itu nanti akan kita bicarakan dengan FIFA. Karena, kemarin kan FIFA sudah ada ketua baru. Nanti kita akan kirim utusan ke FIFA untuk bahas soal PSSI," kata Jokowi.

Soal kepastian pencabutan kebijakan pembekuan PSSI, Presiden Jokowi memastikan akan segera dilakukan jika sudah ada pembicaraan dengan FIFA terkait reformasi dalam tubuh PSSI.

"Mengenai pencabutan pembekuan PSSI, tentu saja akan segera dilakukan. Hal itu nanti setelah kita ada kesepakatan dengan FIFA mengenai agenda reformasi di PSSI," tambahnya.

Sebelumnya, pada pekan lalu Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi menjelaskan, kajian pencabutan sanksi pembekuan PSSI dilakukan dengan melihat berbagai aspek.

"Kami diberi kesempatan untuk mengkaji dari aspek hukum, dari aspek politis, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dulu pernah disampaikan oleh FIFA di depan Presiden. Intinya, kami tidak ingin sanksi ini berlanjut," ungkap Imam Nahrawi.

Imam menambahkan, jika memang dilakukan pencabutan sanksi terhadap PSSI, Pemerintah tetap akan melakukan pengawasan terhadap jalannya reformasi dalam tubuh PSSI.

"Tentu ke depan, reformasi harus tetap berjalan. Akuntabilitas harus ditegakkan. Dan Pemerintah harus ada dalam bagian, baik struktural maupun koordinasi dengan PSSI," tuturnya.

Sementara itu terkait Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar memastikan, hal itu harus sesuai dengan jalur statuta FIFA.

"PSSI akan diaktifkan kembali. Kemudian reformasi jalan terus untuk melakukan pengawasan dan perbaikan. Bahwasanya ada keinginan untuk KLB, saya sampaikan itu harus sesuai sistem, yaitu jalur statuta FIFA," jelas Agum.

Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menpora Nomor 0137 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan. Keputusan itu menyatakan, PSSI Tidak Diakui sejak 17 April 2015. Sanksi ini dijatuhkan Pemerintah, setelah PSSI dianggap tidak mematuhi sejumlah peringatan yang disampaikan pemerintah.

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menpora untuk segera mengkaji pembekuan PSSI sebelum diputuskan akan dicabut atau tetap dibekukan. Presiden saat ini tengah menunggu laporan dari Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi mengenai hasil kajian terhadap pembekuan PSSI. [aw/em]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG