Tautan-tautan Akses

Pemerintah Siap Cabut Sanksi Pembekuan PSSI


Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi di kompleks Istana Kepresidenan Rabu, 24 Februari 2016 (VOA/Andylala).

Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi di kompleks Istana Kepresidenan Rabu, 24 Februari 2016 (VOA/Andylala).

Pemerintah akan mencabut surat keputusan pembekuan operasional Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) setelah sekian lama organisasi tersebut dinonaktifkan untuk kepentingan tata kelola reformasi.

Presiden Joko Widodo memberikan waktu kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) untuk menyelesaikan kajian pencabutan pembekuan PSSI hingga Jumat (26/2) menyusul rencana diselenggarakannya Kongres Federasi Sepak Bola Internasional (Federation of International Football Association-FIFA) di Zurich, Swiss, 26 Februari.

Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi memastikan dalam waktu dekat ini akan dilakukan kajian pencabutan sanksi pembekuan PSSI, dengan syarat utama adanya akuntabilitas dalam tubuh PSSI.

"Dan yang paling penting, Presiden menegaskan, harus ada akuntabilitas. Harus ada laporan yang riil pada masyarakat. Sehingga mereka tidak hanya disuguhi hiburan, tapi mereka juga belajar bahwa ini adalah industri besar yang harus dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam waktu satu atau dua hari akan kami putuskan. Kami diberi kesempatan untuk mengkaji dari aspek hukum, dari aspek politis, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dulu pernah disampaikan oleh FIFA di depan Presiden. Intinya, kami tidak ingin sanksi ini berlanjut," ungkap Imam.

Imam menambahkan, Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI juga menjadi prasyarat sebelum bergulirnya liga, termasuk kejelasan mengenai pengurus PSSI. Imam mengatakan pencabutan sanksi terhadap PSSI akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia dalam mempersiapkan tim nasional untuk berlaga dalam SEA Games 2017 di Malaysia dan Asian Games 2018 di Indonesia.

"Tentu ke depan, reformasi harus tetap berjalan. Akuntabilitas harus ditegakan. Dan Pemerintah harus ada dalam bagian, baik struktural maupun koordinasi dengan PSSI. Kita juga ingin punya waktu yang panjang untuk menyiapkan tim Indonesia berlaga di Sea Games dan Asian Games," tambahnya.

Imam berharap dalam Kongres FIFA nantinya pemerintah dan tim Ad Hoc akan diikutkan. Dia berharap FIFA akan menyetujui setiap rencana reformasi dalam tata kelola sepak bola yang digagas pemerintah Indonesia.

Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar di kompleks Istana Kepresidenan Rabu 24 Februari 2016 (VOA/Andylala).

Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar di kompleks Istana Kepresidenan Rabu 24 Februari 2016 (VOA/Andylala).

Sementara itu, Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar menekankan reformasi harus terus berjalan demi perbaikan. Mengenai KLB PSSI, Agum memastikan harus sesuai dengan jalur statuta FIFA.

"PSSI akan diaktifkan kembali. Kemudian reformasi jalan terus untuk melakukan pengawasan dan perbaikan. Bahwasanya ada keinginan untuk KLB, saya sampaikan itu harus sesuai sistim yaitu jalur statuta FIFA," ujar Agum.

Agum Gumelar menambahkan, keputusan rencana pencabutan pembekuan PSSI ini akan segera disampaikan kepada FIFA.

Seperti diketahui pemerintah mengeluarkan Keputusan Menpora Nomor 0137 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan. Keputusan itu menyatakan, PSSI Tidak Diakui sejak 17 April 2015. Sanksi ini dijatuhkan Pemerintah, setelah PSSI dianggap tidak mematuhi sejumlah peringatan yang disampaikan pemerintah. [lt]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG