Komisi yang didukung PBB dan bertugas menyelidiki pelanggaran hak asasi di Eritrea mengimbau diadakannya pengadilan atau sistem pengadilan khusus guna menyidangkan tuduhan kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin Eritrea.
Dalam laporan Juni lalu, PBB menuduh tokoh-tokoh pemerintah Eritrea melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama lebih dari 20 tahun.
Dalam laporannya, komisi penyidik memberi bukti adanya penghilangan paksa, penyiksaan, pemenjaraan tak terbatas tanpa pengadilan dan tindakan yang tidak manusiawi lainnya termasuk pembunuhan semena-mena, menurut Sheila Keetharuth, mantan anggota komisi yang terdiri atas tiga orang dan pelapor khusus PBB pertama yang ditunjuk untuk negara itu.
Tugas komisi itu telah berakhir dan laporan itu kini di tangan Dewan Hak Asasi PBB.
Kepada VOA, Ketua komisi itu, Mike Smith, Juni lalu mengatakan, temuan itu seharusnya disetujui Dewan Keamanan PBB karena hanya Dewan itu yang mempunyai wewenang untuk membuat rujukan ke Pengadilan Kejahatan Internasional.
Komisi penyidik itu dikecam karena membiarkan orang bersaksi tanpa memberitahu identitas dirinya dan kurangnya data maupun bukti yang kuat. Komisi itu mengumpulkan kesaksian dari 833 orang Eritrea di 13 negara dan menerima sekitar 160 pernyataan tertulis untuk mendapat gambaran seutuh mungkin. [ka/ii]
