Tiga pakar teknologi yang membantu mengelola akun email pribadi yang kontroversial milik calon presiden Partai Demokrat Hillary Clinton hari Selasa (13/9) menggunakan hak konstitusional mereka untuk tidak menjawab pertanyaan dari panel penyidik Kongres yang dapat membuat mereka berurusan dengan hukum.
Dalam dengar pendapat bermuatan politik – yang dilakukan Kongres di tengah kampanye mantan menteri luar negeri itu untuk menjabat di Gedung Putih – beberapa anggota faksi Republik di Komite Pengawasan DPR berupaya menyanggah kesimpulan tim penyelidik Amerika bahwa Clinton “sangat ceroboh” menangani informasi keamanan nasional rahasia di server email miliknya yang tidak aman, tetapi tidak ada tuntutan kriminal yang layak diajukan.
Pesaing Clinton dari Partai Republik yang juga milyarder real-estate Donald Trump kerap menyerang cara Clinton menangani dokumen rahasia tersebut dan beberapa survei politik menunjukkan banyak pemilih mempertanyakan kejujurannya dalam menjawab pertanyaan tentang email itu.
Salah seorang saksi mata yang dipanggil oleh panel Kongres itu – Bryan Pagliano yang merupakan mantan pakar komputer di Departemen Luar Negeri – tidak datang ke sidang dengar pendapat itu meskipun telah dipanggil secara resmi. Ia sebelumnya telah menyampaikan keterangan kepada Biro Penyelidik Federal FBI dengan jaminan kekebalan hukum, untuk berbicara tentang bagaimana Clinton menggunakan server email pribadi yang tidak aman, yang ditempatkan di rumahnya di New York, ketika ia menjabat sebagai menteri luar negeri Amerika dari tahun 2009 – 2013 alih-alih menggunakan server pemerintah yang lebih aman.
Pagliano menimbulkan kemarahan ketua komite Jason Chaffetz yang mengatakan Pagliano “tidak menghormati Kongres” karena tidak datang dan menegaskan bahwa akan ada konsekuensi atas ketidakhadirannya hari ini. “Kami tidak akan membiarkan hal ini begitu saja”, ujarnya.
Dua pakar teknologi lain – Bill Thornton dan Paul Combetta – dari perusahaan Platte River Networks yang mengelola server email Clinton setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri luar negeri, datang memberikan kesaksian tetapi kemudian menolak menjawab beberapa pertanyaan Chaffetz, dengan menggunakan hak konstitusional untuk tidak menjawab pertanyaan yang bisa menyulitkan mereka di kemudian hari. Ketika Chaffetz menyadari bahwa ia tidak akan memperoleh jawaban apapun, ia mengijinkan keduanya meninggalkan sidang. [em]
