Tautan-tautan Akses

Menteri dari Parpol Harus Lepas Jabatannya di Partainya

  • Fathiyah Wardah

Pengamat mendesak sejumlah menteri kabinet yang berasal dari partai politik harus segera melepaskan jabatannya di partai politiknya (foto: dok).

Pengamat mendesak sejumlah menteri kabinet yang berasal dari partai politik harus segera melepaskan jabatannya di partai politiknya (foto: dok).

Sejumlah pengamat menyatakan agar para menteri yang berasal dari partai politik harus segera melepaskan jabatan di partai politiknya, untuk menghindari adanya dualisme loyalitas.

Presiden Joko Widodo telah melantik 34 menterinya. Jokowi menamakan kabinetnya sebagai kabinet kerja. Dalam kabinet kerja ini ada 14 menteri yang berasal dari partai politik dan mereka juga memegang jabatan penting di partainya.

Mereka di antaranya Puan Maharani, Cahyo Kumolo, Saleh Husen, dan Lukman Saifuddin.

Pengamat Politik dari Pol Tracking Institute Hanta Yudha kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (28/10) mengatakan sejumlah menteri yang berasal dari partai politik harus segera melepaskan jabatannya di partai politiknya.

Menurut Hanta, pelepasan rangkap jabatan ini sangat penting untuk menghindari adanya dualisme loyalitas dan juga untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenangan.

Dengan tidak melakukan rangkap jabatan lanjutnya maka menteri dapat fokus bekerja menjalankan tugasnya sebagai menteri.

"Karena jika ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan ketidakpercayaan oleh publik. Justru ini banyak manfaatnya kalau dilakukan karena akan menghindari dualisme loyalitas. Kita butuh loyalitas kepada Presiden," papar Hanta Yudha.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia ICW Emerson Yuntho melalui telepon mengatakan kabinet kerja presiden Jokowi adalah kabinet yang bekerja untuk rakyat, anti korupsi dan bukan kabinet bekerja untuk kepentingan partai politik.

ICW berharap para menteri membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja mereka. Dia juga berharap para menteri dalam minggu ini harus segera menyelesaikan surat pengunduran diri mereka sebagai pengurus partai politik.

"Saya juga mengingatkan paling tidak dalam minggu ini mereka harus selesaikan tuh surat pengunduran diri mereka sebagai kader partai politik, agar kabinet yang sekarang ini bekerja 100 persen untuk pemerintah dan bukan 50 persen untuk pemerintah dan 50 persen untuk partai politik," tegas Emerson.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani masih menunggu rapat internal PDI Perjuangan terkait jabatannya di partai.

Puan mengaku dirinya sudah mengonsultasikan dengan internal PDI-P terkait posisinya yang saat ini masih merangkap jabatan. Di partai, Puan menjabat Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar lembaga.

"Memang saya akan bicara kepada ibu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berkaitan dengan posisi. Yang pasti, kita siap untuk maksimal di sini untuk membantu presiden dan wakil presiden," ungkap Puan Maharani.

XS
SM
MD
LG