Stasiun TV itu merupakan salah satu beberapa media yang terus mengecam keras pemerintahan berkuasa, Partai AK, di tengah semakin besarnya kecaman bahwa media pemerintah dan sebagian media swasta lain cenderung mendukung pemerintah menjelang pemilu Juni mendatang.
Pakar politik Cengiz Aktar dari Universitas Suleyman Sah di Istanbul, mengatakan penutupan stasiun-stasiun itu akan menambah keprihatinan seputar keterbukaan pemilu pada 7 Juni mendatang.
"Hal ini akan mengurangi kemampuan media melaporkan dengan benar apa yang sebenarnya terjadi selama kampanye. Sekarang saja sudah sulit berbicara tentang pemilu yang bebas. Karena sebagian besar media secara terbuka bekerja untuk partai berkuasa dan kebebasan pers berada di bawah ancaman sangat serius, seperti yang diungkapkan oleh Uni Eropa dan Dewan Eropa dan Amerika," kata Aktar.
OSCE memantau pemilu dan telah menyatakan keprihatinan pelaporan media secara berimbang.
Kemal Kilicdaroglu, pemimpin oposisi utama dari Partai Republik Rakyat mengecam keras ancaman penutupan stasiun-stasiun TV. Beberapa kolumnis surat kabar pro-pemerintah juga menyuarakan keprihatinan atas langkah tersebut.
Partai AK yang berkuasa sejauh ini menolak untuk mengomentari laporan tersebut.
Kontroversi ini muncul setelah salah satu surat kabar terkemuka di Turki yang mengecam pemerintah, diserang oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Presiden menuduh surat kabar itu dan pemiliknya berkonspirasi menentang dirinya dan pemerintah. Erdogan, pendiri partai yang berkuasa, terikat oleh Konstitusi Turki untuk tidak memihak. Tapi sejak awal pemilu ia melakukan sebuah tur ke seluruh negara, dan secara rutin menyerang semua partai yang beroposisi.
Pidato-pidato itu disiarkan langsung oleh media pemerintah dan berbagai saluran TV swasta. Seiring dengan liputan luas pidato Erdogan, pengamat mengatakan hanya sedikit waktu siaran yang diberikan untuk pihak oposisi.
Meskipun diprotes oleh semua partai oposisi dan klaim pelanggaran UU pemilu, Menteri Nesrin Ulema membantah pemerintah melakukan kesalahan.
"Ini tidak benar karena Dewan Tertinggi Pemilu dan UU pemilihan kami menjamin hak siaran yang sama bagi semua partai setelah periode kampanye pemilu dimulai. Mungkin ada persepsi tersebut atau perasaan bahwa Partai AK memiliki waktu lebih karena presiden kita berada di lapangan. Tapi ia adalah presiden pertama yang dipilih oleh seluruh rakyat negeri ini," ujar Ulema.
Yang menambah berkembangnya keprihatinan atas kebebasan media adalah laporan potongan pajak besar-besaran bagi para konglomerat pemilik media-media besar menjelang pemilu.
Partai AK yang berkuasa membantah keras tuduhan melakukan sesuatu yang bersifat memihak. Tetapi pengamat memperingatkan, keprihatinan baik di dalam negeri dan internasional telah bertambah sehubungan demokrasi di Turki dan pemilu bulan Juni.
