Human Rights Watch menegaskan bahwa pihaknya telah mendokumentasi 15 kasus kematian serupa dalam penyelidikan terbatas dan bahwa beberapa kelompok lokal melaporkan terjadinya lebih dari 100 kasus kematian sejak Juli lalu.
Pasukan Turki melancarkan ofensif baru bulan Juli lalu terhadap Partai Pekerja Kurdi PKK yang illegal di Turki barat daya, langkah yang mengakhiri gencatan senjata selama lebih dari dua tahun. Presiden Recep Tayyip Erdogan bulan November lalu berjanji akan melanjutkan operasi itu hingga semua militan dikalahkan.
Human Rights Watch mengatakan negara itu telah memberlakukan jam malam di beberapa daerah dan menutup akses warga atas air bersih, listrik dan makanan.
"Pemerintah Turki seharusnya mengendalikan pasukan keamaannnya, segera menghentikan penggunaan kekuatan yang kasar dan tidak proporsional, dan menyelidiki korban tewas dan luka-luka yang disebabkan oleh operasi itu," demikian ujar seorang peneliti senior Turki Emma Sinclair-Webb. "Mengindahkan atau menutupi apa yang terjadi di daerah warga Kurdi hanya akan mengukuhkan persepsi luas yang diyakini di Turki barat daya bahwa operasi militer dan polisi terhadap kelompok-kelompok bersenjata Kurdi tidak memiliki batasan, tidak ada aturan hukumnya."
Human Rights Watch juga menyerukan kepada kelompok-kelompok bersenjata Kurdi untuk berhenti menggali parit, menanam bahan peledak dan memasang barikade. Ditambahkan, hal-hal itu dan juga yang dilakukan pasukan keamanan pemerintah, menyulitkan tim medis menolong mereka yang luka-luka.
Human Rights Watch mengatakan meskipun Turki membela hak untuk mempertahankan diri dari kelompok-kelompok bersenjata, polisi dan militer harus memastikan bahwa operasi mereka juga menghormati nyawa orang yang tinggal di daerah-daerah yang terkena dampak.
Turki, Amerika dan Uni Eropa telah mengkategorikan PKK sebagai kelompok teror. Konflik antara Turki dan PKK sejak tahun 1984 telah menewaskan 40 ribu orang. [em]
