Duta Besar AS untuk PBB mengunjungi perbatasan yang dijaga ketat antara Korea Utara dan Korea Selatan pada hari Selasa (16/4), dan mendesak Pyongyang untuk kembali melakukan perundingan sewaktu penegakan sanksi-sanksi PBB secara global terhambat.
Linda Thomas-Greenfield tiba di Korea Selatan pada hari Minggu dalam perjalanan yang bertujuan untuk mempertahankan tekanan terhadap Korea Utara yang memiliki senjata nuklir setelah Rusia bulan lalu menggunakan hak veto-nya untuk secara efektif mengakhiri pemantauan PBB terhadap pelanggaran serangkaian sanksi terhadap rezim Kim Jong Un.
Para ahli mengatakan peralihan ini merupakan kemenangan signifikan bagi Kim, yang baru-baru ini meningkatkan hubungan dengan Moskow termasuk, menurut klaim Washington dan Seoul, mengirimkan senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.
“Amerika Serikat tidak memiliki niat bermusuhan dengan DPRK,” kata Thomas-Greenfield di zona demiliterisasi (DMZ) antara kedua Korea, merujuk pada Korea Utara dengan akronim nama resminya.
“Kami telah membuka pintu bagi diplomasi yang bermakna dan kami tetap terbuka terhadap dialog, dialog yang nyata dan produktif tanpa prasyarat,” katanya.
“Yang harus dilakukan DPRK hanyalah mengatakan ya dan hadir di meja perundingan,” tambahnya.
Washington dan Seoul mengecam tindakan Moskow di PBB dan menyebutnya “tidak bertanggung jawab”.
Kim bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada September tahun lalu, dan pemimpin Pyongyang itu menyatakan bahwa Moskow menjadikan negaranya sebagai “prioritas nomor satu”.
Seoul sejak itu mengklaim bahwa Korea Utara telah mengirim 7 ribu kontainer senjata ke Rusia.
“Ini jelas merupakan keprihatinan kami,” kata Thomas-Greenfield ketika ditanya tentang hubungan Korea Utara-Rusia.
“Ini tentu saja menjadi alasan kita melihat Rusia melindungi DPRK di dewan yang memveto resolusi Panel Ahli tahun 1718. Rusia menghalangi upaya untuk meminta pertanggungjawaban DPRK atas berbagai pelanggaran resolusi di Dewan Keamanan,” katanya.
Tahun ini, Kim telah menyatakan bahwa sekutu keamanan Washington, Seoul, sebagai “musuh utama negaranya”. Kim menutup lembaga-lembaga yang berdedikasi pada reunifikasi, dan mengancam akan melangsungkan perang jika ada pelanggaran teritorial, “bahkan sejarak 0,001 mm sekalipun”.
Pyongyang juga telah melakukan upaya untuk memperkuat hubungan dengan sekutu terpentingnya, Beijing. Pekan lalu, China menerima kunjungan pejabat tertinggi ketiga China dan menyebut hubungan bilateral tersebut sebagai “persahabatan abadi.”
“Kami mendesak Rusia dan China untuk membalikkan arah dan sekali lagi mendesak Pyongyang untuk memilih diplomasi dan datang ke meja perundingan,” kata Thomas-Greenfield.
DMZ telah menjadi tempat perhentian reguler bagi presiden-presiden AS yang mengunjungi Korea Selatan.
Mantan presiden Donald Trump dan Kim pada tahun 2019 mengadakan pertemuan dadakan di DMZ -- setelah Trump mengeluarkan undangan di Twitter sehari sebelumnya -- meski pertemuan tersebut tidak menghasilkan terobosan signifikan.
Mantan presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Kim mengadakan dua dari tiga pertemuan puncak mereka pada tahun 2018 di Panmunjom, sebuah "desa gencatan senjata" di DMZ.
Namun upaya diplomasi Moon pada akhirnya gagal untuk melakukan denuklirisasi Korea Utara. [ab/ns]
Forum