Pemerintah Filipina akan menyerahkan dua diplomat China kepada pemerintah mereka. Keduanya menuntut kekebalan diplomatik ketika ditahan polisi setempat, terkait peristiwa penembakan di restoran 'Lighthouse' di Cebu City, Filipina, hari Rabu (21/10) yang menyebabkan dua diplomat China lainnya tewas.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Charles Jose mengatakan Hukum Internasional dan Perjanjian Konsuler Tahun 2009 antara Filipina dan China menjadi pedoman dalam menangani peristiwa itu.
"Penembakan itu adalah tindakan ekstrim seorang anggota keluarga salah seorang staf Konsulat Jenderal. Kedutaan Besar China di Manila dan Konsulat Jenderal China di Cebu memberi kerjasama penuh kepada pihak berwenang Filipina dalam menyelidiki peristiwa itu," ungkap Jose.
Menurut Jose, Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik membolehkan kedua diplomat menuntut kekebalan. Konvensi itu menyatakan ‘seorang pejabat diplomatik dapat menuntut kekebalan dari hukum kriminal di negara tempatnya bertugas’. Juga disebut bahwa seorang diplomat tidak dapat digugat dan ditahan.
Namun, kata Jose, China meminta agar kedua diplomat tadi tetap ditahan sampai satu team keamanan datang menjemput mereka.
Jose menambahkan, "Pemerintah China mau menahan keduanya dan mereka akan menjalani proses hukum di China."
Polisi Filipina menerangkan kedua diplomat sedang menghadiri pesta ulangtahun sambil makan siang di satu ruangan tertutup di sebuah restoran terkenal di kota Cebu, ketika seorang pelayan melaporkan mendengar suara ribut-ribut disusul tembakan.
Pihak berwenang dengan merujuk pada video kamera-CCTV dan keterangan saksi mata mengatakan tembakan tadi dilepaskan oleh suami seorang staf Konsulat, menewaskan wakil konsul Sun Shan dan kepala bagian keuangan Hui Li. Tembakan itu juga melukai Konsul Jenderal Song Ronghua, semuanya adalah staf Konsulat China di Cebu.
Polisi mengatakan, kedua suami-isteri tidak mau menjawab pertanyaan dengan menuntut kekebalan diplomatik. Yang berwenang Filipina tidak tahu apa yang menyebabkan terjadi penembakan. Tetapi penyelidikan masih terus dilakukan.
Pakar hukum internasional, Profesor Bruce Rivera dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum San Beda di Manila mengatakan, meskipun kejahatan itu terjadi di dalam wilayah hukum Filipina, Filipina memilih menyerahkan kasus diplomat lawan diplomat itu kepada China.
Rivera mengatakan, "Sebab jelas itu bersifat pribadi dan juga untuk melindungi dan menjaga rahasia yang dapat terungkap kepada publik dalam proses penyelidikan. Jadi menyerahkan kasusnya kepada China dapat dibenarkan di bawah hukum internasional."
Panggilan telepon maupun pesan kepada Kedutaan China di Manila tidak dijawab. [al]
