Para dokter telah lama berjuang untuk mencapai pasien di daerah-daerah pedesaan Myanmar, di mana pemberontakan etnis dan penindasan politik hampir tidak memungkinkan pembangunan sistem kesehatan yang handal. Tetapi tim kesehatan masyarakat di negara-negara bagian timur, dekat perbatasan Thailand, mengatakan mereka melihat bukti adanya perbaikan, sebagian karena reformasi politik dan perjanjian gencatan senjata.
Tujuh organisasi etnis dan komunitas baru-baru ini melakukan survei untuk mengevaluasi kesehatan secara menyeluruh dan ketersediaan layanan kesehatan bagi sekitar setengah juta orang yang tinggal di bagian timur Myanmar atau Birma.
Kelompok Kerja Sistim Informasi Kesehatan mengatakan berkurangnya konflik dan masyarakat yang lebih bebas bergerak setelah pemerintah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan 14 dari 16 kelompok bersenjata utama di Myanmar telah membawa perbaikan dalam berbagai indikator kesehatan, dari persalinan bayi sampai berkurangnya jumlah infeksi malaria.
Jaringan terdiri dari 2.600 orang ini mencakup petugas medis, petugas kesehatan masyarakat, dokter spesialis kesehatan ibu dan anak, dan dukun kelahiran tradisional yang terlatih.
Saw Nay Htoo, direktur program itu mengatakan berkurangnya kekerasan telah memungkinkan tim-tim pekerja kesehatan mencapai komunitas-komunitas lokal meskipun masih ada berbagai kendala dari pemerintah.
“Tiga atau empat tahun lalu mereka bisa ditangkap kapan saja, jika aktivitas mereka diketahui oleh pemerintah Myanmar. Tetapi setelah perjanjian gencatan senjata, perjanjian gencatan senjata sementara tahun 2012 lebih banyak orang memiliki sedikit lebih banyak kebebasan bergerak,” kata Saw Nay Htoo.
Survei Kesehatan itu melaporkan adanya peningkatan dalam reproduksi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Lebih dari 70 persen perempuan yang melahirkan anak mereka mendapat bantuan dari dukun terlatih.
Tingkat kekurangan gizi di kalangan perempuan dilaporkan menurun, tetapi survei itu mendapati tingkat kekurangan gizi pada anak-anak tetap tinggi, yakni lebih dari 15 persen anak-anak balita menderita kekurangan gizi akut.
Survei tersebut juga mendapati tingkat yang lebih tinggi penggunaan kelambu untuk mencegah penyakit yang ditularkan nyamuk seperti malaria.
Malaria masih menjadi penyebab utama kematian di semua kelompok umur, hampir 20 persen, dan penyebab utama kedua kematian di antara anak-anak balita. Jenis malaria yang kebal obat didapati telah menyebar di seluruh pelosok Myanmar.Meskipun ada berbagi perbaikan, masih ada tantangan besar dalam membangun sistem kesehatan yang lebih komprehensif di Myanmar.
Kelompok LSM yang berbasis di Thailand yang mengawasi pergerakan pengungsi di perbatasan, The Border Consortium (TBC), mengatakan bahwa sejak tahun 1996, penghancuran sekitar 3.700 desa telah mengakibatkan sekitar 400.000 orang mengungsi di daerah-daerah pedesaan di Myanmar timur.
Voravit Suwanvanichkij, seorang peneliti di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia di Fakultas Kesehatan Masyarakat Bloomberg di Universitas Johns Hopkins, mengatakan meskipun ada lebih banyak kerjasama antara pemerintah dan kelompok-kelompok etnis, yang mengarah pada perbaikan sistem secara keseluruhan, lebih banyak reformasi masih diperlukan.
“Birma sangat membutuhkan infrastruktur kesehatan. Rakyat Birma, khususnya komunitas-komunitas etnis, tidak memiliki akses ke program-program kesehatan yang mendasar. Birma harus benar-benar memanfaatkan fakta bahwa banyak organisasi etnis dan organisasi masyarakat telah mengoperasikan program kesehatan mereka sendiri selama beberapa dekade. Lebih banyak kolaborasi dan desentralisasi diperlukan untuk memperluas akses dengan cepat,” kata Voravit Suwanvanichkij.
Voravit mengatakan langkah-langkah pertama untuk melakukan berbagai perbaikan itu termasuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi yang memperburuk kemiskinan dan berdampak pada pelayanan kesehatan.
