Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, Jumat (13/8) meminta Taliban untuk segera menghentikan serangan dan beritikad baik bernegosiasi demi Afghanistan dan rakyatnya.
“Pesan masyarakat internasional kepada mereka yang berada di medan perang harus jelas: merebut kekuasaan melalui kekuatan militer adalah proposisi yang kalah,” kata Guterres kepada para wartawan. “Itu hanya mengakibatkan perang saudara yang berkepanjangan atau isolasi total Afghanistan.”
Sekjen PBB itu mengatakan situasi di Afghanistan terus memburuk dan semakin tak terkendali, karena Taliban telah merebut sekitar setengah dari 34 ibukota provinsi Afghanistan dan sedang mengincar ibukota Kabul.
“Konflik perkotaan yang terus-menerus berarti pembantaian yang berkelanjutan – warga sipil membayar dengan harga tertinggi,” ia memperingatkan sekaligus menyerukan semua pihak agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil.
Seorang pejuang Taliban melakukan penjagaan terhadap anggota pasukan keamanan Afghanistan yang menyerah di kota Ghazni, barat daya Kabul, Afghanistan, setelah Taliban berhasil menguasai wilayah selatan negara itu. (Foto: AP)
PBB menyatakan lebih dari 1.000 warga sipil tewas atau terluka dalam sebulan terakhir dalam serangan membabi buta, terutama di provinsi Helmand, Kandahar dan Herat. Hampir seperempat juta orang lainnya telah mengungsi akibat pertempuran tersebut.
“Hanya penyelesaian dengan negosiasi politik pimpinan Afghanistan yang dapat memastikan perdamaian,” kata Guterres, mendesak diskusi substantif antara perwakilan Taliban dan pemerintah yang telah berlangsung di Doha, Qatar.
BACA JUGA: Taliban Rebut Beberapa Ibu Kota Provinsi Utama Afghanistan“Saya juga sangat terganggu dengan indikasi awal ketika Taliban memberlakukan pembatasan ketat terkait hak asasi manusia di wilayah yang mereka kuasai, terutama menarget perempuan dan jurnalis,” kata Guterres lebih jauh.
“Sangat mengerikan dan memilukan atas laporan mengenai hak-hak gadis dan perempuan Afghanistan yang diperoleh dengan susah payah, tapi kemudian (kebebasan itu) direnggut dari mereka,” tandasnya.
Sebelumnya hari Jumat, juru bicara Guterres menyampaikan PBB tidak berencana untuk meninggalkan negara itu meskipun situasi keamanan memburuk dengan cepat. [mg/pp]