Pemerintah Peringan Uang Muka KPR, Izinkan WNA Beli Apartemen

Gedung-gedung apartemen di Batu Raja, Jakarta Selatan.

Rasio pinjaman terhadap nilai untuk properti dan pinjaman kendaraan bermotor akan dipangkas, memungkinkan bank-bank menyediakan pembiayaan dengan uang muka lebih rendah.

Pemerintah Indonesia akan melonggarkan batasan-batasan untuk properti dan kredit kepemilikan otomotif dan mengizinkan warga negara asing membeli apartemen, untuk mendongkrak aktivitas ekonomi, menurut pihak berwenang Rabu 13/5).

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan bank sentral mungkin akan memangkas rasio pinjaman terhadap nilai untuk properti dan pinjaman kendaraan bermotor paling cepat bulan ini, memungkinkan bank-bank untuk membiayai para pembeli dengan uang muka lebih rendah.

Tahun 2013, bank sentral menetapkan uang muka minimum untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) pada 30 persen untuk pembelian rumah pertama, 40 persen untuk pembelian rumah kedua, dan 50 persen untuk rumah ketiga.

Agus menolak memberikan rincian lebih jauh mengenai langkah tersebut, namun ia sebelumnya mengatakan Bank Indonesia akan berupaya mempertahankan pertumbuhan pinjaman konsumen yang sehat sambil mencegah harga yang menggelembung.

Pada acara yang terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mengizinkan warga negara asing untuk memiliki apartemen mewah.

"Rencana ini sangat baik untuk mendukung sektor properti," ujar Bambang pada sebuah konferensi pers.

Saat ini, warga negara asing tidak diperbolehkan membeli properti di Indonesia, meskipun banyak yang melakukannya dengan menggunakan nama warga lokal.

Bambang juga menjelaskan bahwa keputusannya sebelumnya mengenai batasan harga untuk properti mewah sampai Rp 5 miliar seharusnya tidak membuat pembeli rumah kurang tertarik membeli properti karena pemerintah belum meningkatkan pajak barang mewah.

Para pembeli hanya telah diminta membayar pajak 5 persen yang dipotong dari pajak pendapatan tahunan mereka.

Sebuah asosiasi industri menyambut baik perubahan-perubahan ini.

"Kami berharap perubahan-perubahan ini akan terjadi segera agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi," ujar Eddy Hussy, ketua Real Estate Indonesia.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk mempercepat belanja anggaran, sementara bank sentral mempersiapkan sejumlah perubahan kebijakan moneter untuk meperbaiki perlambatan ekonomi terburuk sejak 2009.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kuartal pertama turun lebih rendah dari perkiraan menjadi 4,71 persen, dihantam kejatuhan harga-harga komoditas dan lemahnya penggunaan anggaran pemerintah.