Pemerintah meminta perusahaan BUMN energi Pertamina untuk membatasi penjualan bahan bakar bersubsidi Pertalite agar tidak meningkatkan tekanan pada subsidi energi, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (11/8).
Indonesia telah meningkatkan alokasi subsidi energinya tahun ini menjadi Rp502 triliun untuk menjaga harga beberapa bahan bakar dan tarif listrik tetap stabil di tengah kenaikan harga energi global dan depresiasi rupiah.
Suntikan dana tersebut telah membantu pemerintah dalam menjaga inflasi ke tingkat yang relatif rendah, yaitu 4,94 persen pada Juli. Bank Indonesia mengatakan hal tersebut memberikan ruang bagi pihaknya untuk menunda kenaikan suku bunga.
BACA JUGA: Pembeli Solar dan Pertalite Akan Diminta Mendaftar Online
Anggaran subsidi energi dalam APBN 2022 mengasumsikan penjualan solar bersubsidi sepanjang tahun ini akan mencapai 15,1 kiloliter, dan penjualan bensin bersubsidi sebesar 23,1 kiloliter. Namun volume penjualan saat ini telah mencapai sekitar level tersebut, kata Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
"Makanya saya minta Pertamina mengontrol (volume penjualan) agar APBN tidak mendapat tekanan tambahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers.
Pertamina berencana membatasi penjualan BBM bersubsidi dengan membuat konsumen mendaftarkan kendaraan mereka secara digital sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi apakah subsidi tepat sasaran, kata Sekretaris anak perusahaan, Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting kepada Reuters.
Namun, Pertamina masih menunggu aturan pemerintah tentang penjualan dan distribusi BBM, tambah Ginting.
Para ekonom telah mengkritik keputusan pemerintah untuk menaikkan subsidi tahun ini, dengan mengatakan langkah tersebut akan mengambil alokasi proyek-proyek yang dianggap akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. [ah/rs]
