Menteri Keamanan Dalam Negeri AS: Aparat Hanya Jalankan UU Imigrasi

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS John Kelly (kiri) didampingi Kepala Patroli Perbatasan AS Ronald Vitiello dalam pertemuan di San Diego (10/2). (AP/Denis Poroy)

John Kelly membantah adanya razia besar-besaran terhadap imigran ilegal di Amerika dan mengatakan pihak berwenang hanya melaksanakan aturan hukum.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS John Kelly hari Jumat (10/2) mengunjungi salah satu lokasi perbatasan paling penting antara Amerika Serikat dan Meksiko, di mana ia mengatakan tidak akan mengambil langkah “kejam” terkait anggaran yang diperoleh kota-kota yang menjadi tempat perlindungan bagi imigran ilegal atau dikenal sebagai “sanctuary cities”.

Kelly bertemu dengan sejumlah pejabat federal, negara bagian dari petugas penegak hukum lain di perbatasan antara San Diego, California dan Tijuana, Meksiko, Jumat malam, dan kemudian melangsungkan konferensi pers.

Ditanya tentang laporan dari beberapa kelompok hak asasi manusia bahwa agen-agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika (ICE) yang melakukan razia besar-besaran terhadap orang yang tidak memiliki dokumen sah di Amerika, Kelly membantah hal itu dan mengatakan pihak berwenang hanya melaksanakan aturan hukum.

Kelly mengatakan tidak mungkin ada yurisdiksi mana pun yang tidak ingin menyudahi keberadaan penjahat dalam komunitas mereka. Ditambahkannya, sulit untuk menjustifikasi tindakan para penegak hukum jika kota-kota menolak bekerjasama.

Pensiunan marinir bintang empat yang ditunjuk untuk memimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri bulan lalu itu mengatakan ia mendukung pembangunan tembok perbatasan di sepanjang bagian selatan Amerika dan Meksiko, sebagaimana yang dijanjikan Trump lebih dari satu tahun lalu ketika ia baru memulai kampanyenya.

Bulan lalu pemerintah Trump – yang melanjutkan rencana untuk membangun tembok perbatasan antar dua negara – mengatakan akan memotong anggaran federal yang diberikan pada kota-kota yang selama ini menjadi tempat berlindung imigran ilegal dan juga distrik-distrik yang menolak membantu pemerintah menegakkan undang-undang imigrasi. [em]