Jokowi Tandatangani Kontrak Politik dengan Korban Lumpur Lapindo

  • Petrus Riski

Capres Joko Widodo saat bertemu ratusan warga korban lumpur Lapindo bersama Jaringan Rakyat Miskin Indonesi, di Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 29/5 (foto: VOA/Petrus Riski).

Saat memperingati 8 tahun tragedi luapan lumpur Lapindo, ratusan warga korban lumpur bersama Jaringan Rakyat Miskin Indonesia menandatangani Kontrak Politik dengan Capres Joko Widodo (29/5).
Calon Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo hari Kamis (29/5) berjanji menuntaskan pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo serta persoalan kemiskinan lainnya.

Ribuan orang dari berbagai elemen seperti Korban Lumpur Menggugat serta Jaringan Rakyat Miskin Indonesia, melakukan kontrak politik dengan Calon Presiden Joko Widodo, bersamaan dengan peringatan 8 tahun luapan lumpur Lapindo di atas tanggul kolam penampungan di bekas Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dikatakan oleh Leni, dari Jaringan Rakyat Miskin Indonesia, Kontrak Politik ini ingin meminta kepastian komitmen Jokowi bila nanti terpilih sebagai Presiden, agar segera menyelesaikan berbagai persoalan kerakyatan dan kemiskinan, termasuk menyelesaikan persoalan korban lumpur Lapindo.

“Jika nanti Bapak Calon Presiden kita, Jokowi terpilih, harapan kami itu dia bisa menyelesaikan semua permasalahan rakyat miskin khususnya, dan seperti kesehatan, pendidikan itu yang layak, dan juga permukiman rakyat miskin jangan digusur tetapi digeser dan ditata. Begitu pun dengan penyediaan lapangan kerja, dan terkhususnya penyelesaian kasus lumpur Lapindo, dan segera menuntut, dengan cara baik itu hukum, sosial dan lingkungan. Dan terlebih lagi meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan dana talangan ganti rugi kepada para korban Lapindo,” kata Leni.

Calon Presiden Joko Widodo menyempatkan melihat langsung kondisi kolam penampungan lumpur, serta melihat patung manusia lumpur karya seniman Dadang Christanto yang dibantu para korban lumpur Lapindo. Selain itu Jokowi juga melayani jabat tangan warga yang memadati bibir tanggul, sambil mendengarkan keluhan yang diserukan warga hingga kesediaannya untuk menandatangani kontrak politik yang diajukan warga.

Joko Widodo mengatakan, dirinya telah memahami tuntutan serta harapan warga, terutama korban lumpur Lapindo, yang seharusnya mendapat pembelaan serta campur tangan dari pemerintah dan negara selaku pemegang kedaulatan rakyat.

Jokowi mengatakan, “Dalam kondisi seperti ini, dalam kasus seperti ini, negara harusnya hadir, sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau negara absen, artinya negara melupakan rakyat.”

Usai penandatanganan kontrak politik, Jokowi juga menerima deklarasi dukungan dari berbagai elemen masyarakat, serta beberapa kelompok dari partai politik diluar 5 partai yang mengusung dan mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

Diungkapkan oleh korban lumpur Lapindo, Abdul Fattah, momentum Pemilihan Presiden ini diharapkan dapat menjadi sarana agar para pemimpin bangsa dan pemerintah mau memperhatikan permasalahan yang dihadapi rakyatnya, terutama korban lumpur Lapindo.

“Mudah-mudahan sebelumnya Pilpres ini, pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) mendengarkan, dan segera membayar (ganti rugi) sebelum Pemilihan Presiden digelar. Didukung pak Jokowi, Calon Presiden RI, mudah-mudahan,” kata Abdul.

Dukungan warga korban lumpur Lapindo kepada Jokowi, menurut Supari, didasari atas rekam jejak Jokowi yang mau turun kebawah mendengarkan rakyat, serta bertindak cepat menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanggungjawabnya. Dukungan kepada Jokowi nampak dari banyaknya spanduk bertuliskan Presidenku Joko Widodo, Jujur, Merakyat, Sederhana, yang dipasang di hampir seluruh badan tanggul lumpur maupun di pinggir-pinggir jalan raya.

“Kami kenapa kok ke pak Jokowi, dengan harapan nanti pak Jokowi mamang benar-benar bisa menyelesaikan dan menuntaskan penderitaan dari korban lumpur yang 8 tahun terkatung-katung ini, Kami kalau dengan pak Jokowi insya Allah saya optimis,” ujar Supari.