Laporan Human Rights Watch (22/4) menuduh pihak berwenang Burma dan bahkan biksu-biksu Buddha merencanakan kampanye pembersihan etnik terhadap minoritas Muslim di sana.
Sebuah organisasi HAM internasional terkemuka menuduh Burma melakukan kejahatan perang dan pembersihan etnik, dengan menunjukkan bukti kuburan massal dan pengungsian paksa.
Human Rights Watch yang berbasis di New York mengeluarkan laporan 156-halaman hari Senin (22/4) yang menuduh pihak berwenang dan bahkan biksu-biksu Buddha merencanakan kampanye pembersihan etnik terorganisasi terhadap minoritas Muslim Rohingya negara itu.
Ratusan orang telah tewas dan lebih dari 125 ribu orang lainnya telah dipaksa meninggalkan rumah mereka.
Laporan itu mengatakan pemerintah Burma, para pejabat daerah, angkatan darat, laut dan kepolisian mendorong suku Arakan di Burma Barat untuk melakukan serangan terkoordinasi terhadap perkampungan dan desa-desa Muslim bulan Oktober untuk menteror dan memaksa pemindahan penduduk.
Human Rights Watch meminta kepada pemerintah Burma agar menerima komisi internasional independen untuk menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan dan menindaknya. Organisasi HAM itu juga mendesak para penyumbang Burma agar menuntut supaya pemerintah dengan segera menghentikan pelanggaran dan mengusahakan pemulangan dengan selamat kaum Muslim yang mengungsi.
Associated Press mengutip jurubicara pemerintah Burma, Win Myaing, mengatakan para penyelidik Human Rights Watch tidak memahami keadaan di lapangan, dan membantah tuduhan terhadap pasukan keamanan. Ia mengatakan pasukan pemerintah dikerahkan ke daerah itu untuk menghentikan kerusuhan yang katanya memacetkan “proses demokrasi.”
Human Rights Watch yang berbasis di New York mengeluarkan laporan 156-halaman hari Senin (22/4) yang menuduh pihak berwenang dan bahkan biksu-biksu Buddha merencanakan kampanye pembersihan etnik terorganisasi terhadap minoritas Muslim Rohingya negara itu.
Ratusan orang telah tewas dan lebih dari 125 ribu orang lainnya telah dipaksa meninggalkan rumah mereka.
Laporan itu mengatakan pemerintah Burma, para pejabat daerah, angkatan darat, laut dan kepolisian mendorong suku Arakan di Burma Barat untuk melakukan serangan terkoordinasi terhadap perkampungan dan desa-desa Muslim bulan Oktober untuk menteror dan memaksa pemindahan penduduk.
Human Rights Watch meminta kepada pemerintah Burma agar menerima komisi internasional independen untuk menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan dan menindaknya. Organisasi HAM itu juga mendesak para penyumbang Burma agar menuntut supaya pemerintah dengan segera menghentikan pelanggaran dan mengusahakan pemulangan dengan selamat kaum Muslim yang mengungsi.
Associated Press mengutip jurubicara pemerintah Burma, Win Myaing, mengatakan para penyelidik Human Rights Watch tidak memahami keadaan di lapangan, dan membantah tuduhan terhadap pasukan keamanan. Ia mengatakan pasukan pemerintah dikerahkan ke daerah itu untuk menghentikan kerusuhan yang katanya memacetkan “proses demokrasi.”