Amerika hari Kamis (10/1) menolak untuk mengakui keabsahan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro selagi ia memulai masa jabatan barunya yang kontroversial dan juga mendesak pegawai pemerintah Venezuela untuk memberdayakan pihak oposisi.
"Amerika tidak akan mengakui pelantikan kediktatoran Maduro yang tidak sah itu”, kata Penasihat Keamanan Nasional, John Bolton dalam cuitannya.
"Kami akan terus meningkatkan tekanan kepada rezim yang korup itu, membantu Majelis Nasional yang demokratis, serta menyerukan demokrasi dan kebebasan di Venezuela," tulisnya.
The US will not recognize the Maduro dictatorship’s illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela.
— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 10, 2019
Sementara Menteri LN Amerika, Mike Pompeo meminta seluruh rakyat Venezuela agar bekerja sama, bukan dengan (pemerintahan) Maduro, tetapi dengan Majelis Nasional yang dikendalikan oleh oposisi, tetapi selama ini disingkirkan oleh Majelis Konstituante baru yang dibentuk oleh pemerintah Maduro.
"Kami mendesak siapapun yang mendukung rezim ini, mulai dari pegawai harian yang bergantung pada subsidi pangan, hingga pasukan keamanan Venezuela yang telah bersumpah untuk mendukung konstitusi, agar menghentikan penindasan dan korupsi serta bekerja dengan Majelis Nasional dan pemimpin terpilih, Juan Guaido, sesuai dengan konstitusi Anda untuk memulihkan kembali demokrasi secara damai," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.
"Rakyat Venezuela dan komunitas internasional akan ingat dan menilai tindakan-tindakan Anda. Sekarang waktunya untuk meyakinkan kediktatoran Maduro bahwa sudah tiba saatnya bagi demokrasi pulih kembali di Venezuela," tambahnya.
Maduro diambil sumpahnya untuk masa jabatan enam tahun kedua, ditengah-tengah inflasi yang melonjak, kekurangan bahan pangan pokok dan obat-obatan serta pengungsian warga Venezuela secara berbondong-bondong ke negara-negara tetangga, menyusul pemilu yang diboikot oleh pihak oposisi.
Lima Group – sebuah kelompok beranggotakan 14 negara Amerika Latin dan Kanada mendesak Maduro untuk membatalkan masa jabatan kepresidenannya yang kedua ini, dan menyerahkan kekuasaan kepada parlemen, meskipun pemerintah aliran kiri yang baru di Meksiko tetap bersikap netral.
Uni Eropa juga mengatakan, pemilihan tahun lalu dinodai oleh kecurangan dan akan dikenakan sanksi yang diperpanjang.
Amerika Serikat selama bertahun-tahun menekan Maduro dan pendahulunya Hugo Chavez, dan Presiden Donald Trump malahan secara terbuka pernah menyinggung kemungkinan campur tangan militer.
Pada hari Selasa (8/1), Amerika menerapkan sanksi terbaru ketika menyasarkan tujuh orang Venezuela yang diduga terlibat dalam pertukaran mata uang di pasar gelap yang menghasilkan miliaran dolar keuntungan secara tidak sah. (ps/jm)