CR: 30016783 TRUMP IMPEACHMENT INQUIRY, 1ST UPD
Two US Diplomats: Trump Viewed Ukraine as Corrupt
DATE: 10/30/2019
WRITER: Ken Bredemeier
DATELINE: Washington
INTRO:
Dua diplomat Amerika pada Rabu memberi tahu komite yang sedang melakukan penyelidikan pemakzulan Trump, Presiden punya pandangan sangat negatif tentang Ukraina dan menganggapnya sebagai negara yang korup. Hal itu mempersulit usaha diplomatik untuk memperbaiki hubungan dengan Kyiv dan mendukung perjuangan negara itu melawan separatis Rusia di bagian timur negara itu. Laporan selengkapnya disampaikan Jimmy.
TEKS:
Catherine Croft bekerja sebagai pakar Ukraina di Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih, dan memberi kesaksian kepada penyelidik pemakzulan bahwa pada 2017 dia ditugaskan menangani rencana Trump untuk memberi Ukraina sistem misil anti-tank, dan juga ikut hadir dalam pertemuan Trump dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko di sela-sela SU PBB.
Selama bertugas sebagai staf keamanan nasional, Croft mengatakan, dia menerima berbagai telepon dari Robert Livingston, mantan anggota kongres partai Republik yang beralih menjadi pelobi, dan dia memberi tahu dia bahwa Marie Yovanovitch, dubes Amerika untuk Ukraina harus dipecat.
Pemerintahan Trump tahun ini memanggil pulang dubes Yovanovitch berbulan-bulan sebelum masa dinasnya disana selesai, dan kemudian memecatnya. Marie Yovanovitch memberi tahu penyelidik pemakzulan bahwa dirinya dipecat karena “klaim tidak berdasar dan palsu oleh orang-orang yang punya maksud-maksud tertentu.”
Penanganan Ukraina oleh Trump merupakan fokus dari penyelidikan pemakzulan yang diluncurkan oleh DPR yang dikuasai Partai Demokrat, dan pertanyaannya adalah, apakah dia menunda penyaluran bantuan militer sebesar $ 391 juta sampai dia menerima imbalan dari Ukraina berupa penyelidikan yang akan membantu dirinya secara politik.
Para anggota kongres sedang mengkaji permintaan Trump pada akhir Juli kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, agar Ukraina meluncurkan beberapa penyelidikan. Penyelidikan itu terkait usaha Ukraina untuk menggagalkan pemilihan dirinya pada 2016, dan tindakan dari penantang utama Trump dari Partai Demokrat, mantan wapres Joe Biden dan putranya Hunter.
Seorang diplomat karir kedua, Christopher Anderson, Rabu memberi kesaksian bahwa akhir tahun lalu, ketika Rusia melakukan eskalasi konflik dengan Kyiv, dan menyita sebuah kapal Ukraina yang sedang berlayar ke Laut Azov, rekannya di Deplu “cepat-cepat menyiapkan pernyataan yang mengecam Rusia,” tetapi kemudian “pejabat Gedung Putih senior memblokir penerbitannya.”
Di Twitter, Trump terus menyerang penyelidikan pemakzulan ini.
Trump menyebut penyelidikan pemakzulan ini tidak sah karena DPR tidak melakukan pemungutan suara untuk melakukan penyelidikan itu, meskipun hukum tidak mensyaratkan pemungutan suara seperti itu. Gedung Putih juga berkilah, sidang sidang dengar itu dilakukan di ruang tertutup, yang merupakan sebuah proses yang rutin dalam sebuah penyelidikan peradilan.
Dalam rangka memenuhi keprihatinan kelompok Republik ini, Ketua DPR Nancy Pelosi, Demokrat dan pemimpin kelompok mayoritas, akan melakukan pemungutan suara atas sebuah resolusi yang menguraikan aturan penyelidikan ini pada Kamis. (jm/ii)
Two US Diplomats: Trump Viewed Ukraine as Corrupt
DATE: 10/30/2019
WRITER: Ken Bredemeier
DATELINE: Washington
INTRO:
Dua diplomat Amerika pada Rabu memberi tahu komite yang sedang melakukan penyelidikan pemakzulan Trump, Presiden punya pandangan sangat negatif tentang Ukraina dan menganggapnya sebagai negara yang korup. Hal itu mempersulit usaha diplomatik untuk memperbaiki hubungan dengan Kyiv dan mendukung perjuangan negara itu melawan separatis Rusia di bagian timur negara itu. Laporan selengkapnya disampaikan Jimmy.
TEKS:
Catherine Croft bekerja sebagai pakar Ukraina di Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih, dan memberi kesaksian kepada penyelidik pemakzulan bahwa pada 2017 dia ditugaskan menangani rencana Trump untuk memberi Ukraina sistem misil anti-tank, dan juga ikut hadir dalam pertemuan Trump dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko di sela-sela SU PBB.
Selama bertugas sebagai staf keamanan nasional, Croft mengatakan, dia menerima berbagai telepon dari Robert Livingston, mantan anggota kongres partai Republik yang beralih menjadi pelobi, dan dia memberi tahu dia bahwa Marie Yovanovitch, dubes Amerika untuk Ukraina harus dipecat.
Pemerintahan Trump tahun ini memanggil pulang dubes Yovanovitch berbulan-bulan sebelum masa dinasnya disana selesai, dan kemudian memecatnya. Marie Yovanovitch memberi tahu penyelidik pemakzulan bahwa dirinya dipecat karena “klaim tidak berdasar dan palsu oleh orang-orang yang punya maksud-maksud tertentu.”
Penanganan Ukraina oleh Trump merupakan fokus dari penyelidikan pemakzulan yang diluncurkan oleh DPR yang dikuasai Partai Demokrat, dan pertanyaannya adalah, apakah dia menunda penyaluran bantuan militer sebesar $ 391 juta sampai dia menerima imbalan dari Ukraina berupa penyelidikan yang akan membantu dirinya secara politik.
Para anggota kongres sedang mengkaji permintaan Trump pada akhir Juli kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, agar Ukraina meluncurkan beberapa penyelidikan. Penyelidikan itu terkait usaha Ukraina untuk menggagalkan pemilihan dirinya pada 2016, dan tindakan dari penantang utama Trump dari Partai Demokrat, mantan wapres Joe Biden dan putranya Hunter.
Seorang diplomat karir kedua, Christopher Anderson, Rabu memberi kesaksian bahwa akhir tahun lalu, ketika Rusia melakukan eskalasi konflik dengan Kyiv, dan menyita sebuah kapal Ukraina yang sedang berlayar ke Laut Azov, rekannya di Deplu “cepat-cepat menyiapkan pernyataan yang mengecam Rusia,” tetapi kemudian “pejabat Gedung Putih senior memblokir penerbitannya.”
Di Twitter, Trump terus menyerang penyelidikan pemakzulan ini.
Trump menyebut penyelidikan pemakzulan ini tidak sah karena DPR tidak melakukan pemungutan suara untuk melakukan penyelidikan itu, meskipun hukum tidak mensyaratkan pemungutan suara seperti itu. Gedung Putih juga berkilah, sidang sidang dengar itu dilakukan di ruang tertutup, yang merupakan sebuah proses yang rutin dalam sebuah penyelidikan peradilan.
Dalam rangka memenuhi keprihatinan kelompok Republik ini, Ketua DPR Nancy Pelosi, Demokrat dan pemimpin kelompok mayoritas, akan melakukan pemungutan suara atas sebuah resolusi yang menguraikan aturan penyelidikan ini pada Kamis. (jm/ii)
