Para pakar ekonomi mengatakan para penanam modal dalam dan luar negeri tetap berada menunggu apa yang akan timbul akibat ketegangan politik yang meningkat dan ditakutkan itu dalam bulan-bulan mendatang.
Rancangan UUD itu, yang berbeda tajam dari UUD sebelumnya, mengekang kekuasaan partai-partai yang terpilih dan mengusulkan Senat yang beranggotakan 250 orang dan diangkat militer yang mencakup para wakil militer, polisi dan pasukan keamanan.
Para pemimpin militer Thailand mengatakan UUD itu bertujuan untuk mengakhiri korupsi politik dan membuka jalan untuk reformasi dengan pemilu nasional dalam tahun 2017.Tetapi rancangan UUD itu telah dikecam luas oleh kelompok-kelompok politik utama Thailand termasuk partai-partai terkemuka Pheu Thai dan Demokrat yang khawatir akan erosi demokrasi di negara itu kalau UUD yang didukung militer diberlakukan.
Anggota Partai Demokrat yang juga mantan menteri luar negeri Kasit Piromya menyebut rancangan itu “tidak memerdekakan” dan kemunduran proses demokrasi Thailand.
“Saya sudah menyimpulkan bahwa pihak berwenang militer dan sebagian birokrat konservatif, cendikiawan, dan para dosen ingin melihat kestabilan yang lebih kuat dalam kehidupan politik Kerajaan daripada pengutaraan yang lebih kuat perbedaan pandangan di dalam parlemen atau di jalan-jalan atau melalui media,” kata Kasit kepada para wartawan asing.
Prioritas pemerintah adalah kestabilan politik, terapi ini diperoleh dengan mengorbankan kebijakan ekonomi, kata Pravida Pananond dari fakultas business internasional Universitas Thammasat. [gp]
