Para pemimpin negara-negara berkembang terbesar di dunia mengatakan pergolakan yang melanda Libya dan negara-negara Timur Tengah lainnya harus diselesaikan tanpa penggunaan kekuatan militer. Para pemimpin Tiongkok, Rusia, India, Brazil dan Afrika Selatan juga mengatakan setelah KTT di Tiongkok selatan, Kamis, bahwa Dewan Keamanan PBB harus direformasi untuk memberi suara lebih besar kepada negara-negara berkembang.
Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan di Sanya di Pulau Hainan, Tiongkok, para pemimpin BRICS mengatakan mereka sangat prihatin mengenai pergolakan di Timur Tengah, Afrika Utara dan Afrika Barat. Mereka mengatakan mereka memiliki prinsip yang sama bahwa “penggunaan kekuatan militer harus dihindari.” Pernyataan itu tidak secara khusus menyebut Libya, di mana pasukan-pasukan NATO telah melakukan serangan udara untuk menerapkan zona larangan terbang yang disahkan PBB dan melindungi kaum sipil dari serangan oleh pasukan pemimpin Libia Moammar Gaddafi.
Empat dari negara-negara itu, yang dikenal sebagai BRIC, telah mengadakan pertemuan untuk melaksanakan kepentingan bersama sejak tahun 2009. Afrika Selatan ditambahkah tahun ini dan nama tersebut diubah menjadi BRICS. Joseph Cheng, profesor ilmu politik di Universitas City di Hong Kong, mengutarakan, "Secara umum, negara-negara BRICS menganggap, negara-negara Barat telah mendominasi proses pembuatan peraturan dalam berbagai lembaga keuangan dan perdagangan internasional yang penting. Dan BRIC ingin mengubah keadaan ini serta memainkan peranan yang lebih aktif."
