DILI —
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakhiri misi pemeliharaan perdamaian di Timor Leste Senin (31/12), 13 tahun setelah negara tersebut melakukan referendum untuk berpisah dari Indonesia pada 1999.
Dalam beberapa minggu terakhir, sisa dari pasukan beranggotakan 1.600 polisi dan militer dari banyak negara di dunia telah meninggalkan Timor Leste sebelum misi resmi berakhir.
PBB dan sejumlah organisasi pembangunan luar negeri akan tetap di negara tersebut untuk membantu pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Timor Leste memiliki cadangan minyak dan gas, namun hal ini ternyata tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh negara berpenduduk 1,2 juta yang lebih dari 60 persen diantaranya berusia di bawah 18 tahun.
Sistem pendidikan tidak mendukung pembangunan sumber daya manusia dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengubah situasi tersebut.
"Warga Timor Leste dan para pemimpinnya telah menunjukkan keberanian dan keteguhan yang konsisten untuk mengatasi tantangan-tantangan yang besar,” ujar Finn Reske-Nielsen, kepala misi tersebut.
“Seiring perginya penjaga perdamaian, kami menyambut fase baru dalam hubungan ini yang fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi.”
PBB mengorganisir referendum pada 1999 yang menuntut kemerdekaan, namun juga menghasilkan kekerasan dan kerusakan karena benturan dengan militer Indonesia. Badan dunia tersebut mengelola pemerintahan sampai 2002, ketika Timor Leste secara resmi menjadi negara.
Misi tersebut sebenarnya berakhir pada 2005, namun para pemimpin Timor Leste dengan berat hati meminta bantuan PBB lagi pada 2006, ketika tentara yang dipecat dari angkatan darat memberontak. Konflik tersebut memunculkan kekerasan yang menewaskan puluhan orang dan membuat 150.000 orang harus mengungsi di kamp buatan.
Timor Leste telah melangsungkan dua pemilihan presiden yang relatif tenang, melakukan pelatihan untuk 3.000 polisi dan mereformasi sistem hukum.
Presiden Taur Matan Ruak mengatakan dalam pesan Tahun Baru pada bangsanya bahwa berakhirnya misi PBB tersebut menunjukkan bahwa negara telah damai dan stabil. (AP/AFP)
Dalam beberapa minggu terakhir, sisa dari pasukan beranggotakan 1.600 polisi dan militer dari banyak negara di dunia telah meninggalkan Timor Leste sebelum misi resmi berakhir.
PBB dan sejumlah organisasi pembangunan luar negeri akan tetap di negara tersebut untuk membantu pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Timor Leste memiliki cadangan minyak dan gas, namun hal ini ternyata tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh negara berpenduduk 1,2 juta yang lebih dari 60 persen diantaranya berusia di bawah 18 tahun.
Sistem pendidikan tidak mendukung pembangunan sumber daya manusia dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengubah situasi tersebut.
"Warga Timor Leste dan para pemimpinnya telah menunjukkan keberanian dan keteguhan yang konsisten untuk mengatasi tantangan-tantangan yang besar,” ujar Finn Reske-Nielsen, kepala misi tersebut.
“Seiring perginya penjaga perdamaian, kami menyambut fase baru dalam hubungan ini yang fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi.”
PBB mengorganisir referendum pada 1999 yang menuntut kemerdekaan, namun juga menghasilkan kekerasan dan kerusakan karena benturan dengan militer Indonesia. Badan dunia tersebut mengelola pemerintahan sampai 2002, ketika Timor Leste secara resmi menjadi negara.
Misi tersebut sebenarnya berakhir pada 2005, namun para pemimpin Timor Leste dengan berat hati meminta bantuan PBB lagi pada 2006, ketika tentara yang dipecat dari angkatan darat memberontak. Konflik tersebut memunculkan kekerasan yang menewaskan puluhan orang dan membuat 150.000 orang harus mengungsi di kamp buatan.
Timor Leste telah melangsungkan dua pemilihan presiden yang relatif tenang, melakukan pelatihan untuk 3.000 polisi dan mereformasi sistem hukum.
Presiden Taur Matan Ruak mengatakan dalam pesan Tahun Baru pada bangsanya bahwa berakhirnya misi PBB tersebut menunjukkan bahwa negara telah damai dan stabil. (AP/AFP)
