Pada hari Selasa (24/7), Mahkamah Agung India juga mengumumkan hukuman terhadap enam negara bagian, yaitu Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Tamil Nadu, Bihar, Maharashtra dan Jharkhand, karena tidak mematuhi perintah sebelumnya untuk menciptakan zona penyangga di sekitar habitat harimau.
Wasim Kadri, pengacara Otoritas Konservasi Harimau National, memberitahu wartawan, "pengadilan juga mengenakan denda sebesar 10.000 rupee (sekitar 178 dolar AS) karena negara bagian itu tidak mengajukan pernyataan tertulis meskipun pengadilan sebelumnya telah memerintahkan dua kali."
Mahkamah Agung menanggapi permohonan yang diajukan aktivis lingkungan India Ajay Dubey yang mengklaim bahwa negara bagian telah mengizinkan pembangunan komersial, termasuk pembangunan hotel, di dekat pusat pelestarian harimau.
India memiliki hampir 50 persen populasi harimau dunia, yang telah menurun drastis dari sekitar 100.000 pada akhir abad ke-20 menjadi kurang dari 3.500 saat ini.
Wasim Kadri, pengacara Otoritas Konservasi Harimau National, memberitahu wartawan, "pengadilan juga mengenakan denda sebesar 10.000 rupee (sekitar 178 dolar AS) karena negara bagian itu tidak mengajukan pernyataan tertulis meskipun pengadilan sebelumnya telah memerintahkan dua kali."
Mahkamah Agung menanggapi permohonan yang diajukan aktivis lingkungan India Ajay Dubey yang mengklaim bahwa negara bagian telah mengizinkan pembangunan komersial, termasuk pembangunan hotel, di dekat pusat pelestarian harimau.
India memiliki hampir 50 persen populasi harimau dunia, yang telah menurun drastis dari sekitar 100.000 pada akhir abad ke-20 menjadi kurang dari 3.500 saat ini.
