Komisi PBB mengenai Burundi mengatakan negara itu akan menghadapi krisis politik lagi ketika mengadakan pemilu tahun depan. Komisi penyelidikan yang beranggotakan tiga orang itu mengatakan partai yang berkuasa berusaha mengancam dan mengintimidasi lawan-lawannya serta menciptakan kondisi pemilihan yang tidak adil.
Ketua komisi penyelidikan mengenai Burundi memperingatkan iklim demokrasi di negara itu merosot dengan cepat.
Pengacara asal Senegal, Doudou Diene mengatakan upaya pemerintah meyakinkan para pengamat bahwa situasi telah kembali normal sejak krisis politik 2015 tidak berhasil.
Keputusan Presiden Pierre Nkurunziza yang kontroversial pada tahun 2015 untuk mencalonkan diri bagi masa jabatan ketiga, memicu bentrokan mematikan, menyebabkan ratusan ribu orang melarikan diri dari negara itu untuk menghindari ancaman dan kekerasan.
Diene, yang menyampaikan laporan komisi itu kepada Dewan HAM PBB pada hari Selasa, mengatakan pelanggaran serius hak asasi manusia berlanjut. Ia mengatakan pelanggaran itu memiliki dimensi politik ketika terjadi setelah referendum Mei 2018 yang mengubah konstitusi, memungkinkan Nkurunziza mencalonkan diri sekurangnya dua masa jabatan lagi.
Berbicara melalui penerjemah, Diene mengatakan sebagian besar korban adalah saingan dan anggota partai baru yang hendak mengalahkan partai yang berkuasa.
"Anggota partai ini sering mendapat ancaman, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemukulan, bahkan penyiksaan. Partai itu sendiri menghadapi beberapa tantangan dalam melakukan kegiatan mendasar, seperti menyelenggarakan pertemuan atau membuka kantor," kata Diene.
Diene mengatakan komisi itu punya ketakutan yang beralasan mengenai keadilan pemilu 2020. Ia mengatakan pemilihan yang bebas dan kredibel tidak bisa terjadi kalau hanya partai yang berkuasa yang bisa beroperasi dan suara-suara independen dibungkam, katanya melalui penerjemah.
"Sejarah pemilu di Burundi, termasuk referendum konstitusi tahun lalu, selalu dicemari kekerasan dan pelanggaran HAM yang serius. Beberapa tanda-tanda yang mengkhawatirkan sudah bisa dilihat pada masa pra-pemilihan saat ini," tambahnya.
Komisi itu mendesak pemerintah Burundi untuk mengambil langkah-langkah kuat untuk memperbarui vitalitas iklim demokrasi, yang diperlukan untuk mengadakan pemilihan yang kredibel.
Duta Besar Burundi untuk PBB di Jenewa, Renovat Tabu, menolak laporan tersebut yang menurutnya memberi gambaran apokaliptik dari rencana destabilisasi pada malam pemilihan.
Duta Besar itu mengatakan komisi tersebut tidak memberi bukti bahwa pemilu tersebut bisa menjadi kemunduran serius hak asasi manusia. Ia mengatakan kebohongan mudah dilakukan ketika klaim-klaim tidak bisa diverifikasi dan menyebut laporan komisi itu sebuah tindakan sabotase. (my/ka)
