Gugatan perdata yang menuduh polisi Jepang melakukan profil rasial dibuka, Senin (15/4) dengan kesaksian emosional dari para penggugat yang mengatakan bahwa mereka terus-menerus dihentikan dan diinterogasi tanpa alasan yang jelas.
Gugatan tersebut, yang diajukan pada bulan Januari oleh tiga warga Jepang keturunan asing, termasuk seorang Amerika, mengklaim perlakuan itu melanggar hak asasi manusia mereka.
Jepang tidak memiliki undang-undang anti-diskriminasi, maupun undang-undang atau pedoman apa pun yang bertujuan untuk mencegah profil rasial, namun pemerintah dan polisi menyangkal bahwa mereka melakukan diskriminasi dan mengatakan bahwa mereka hanya melakukan tugasnya.
Mereka belum menguraikan secara spesifik argumen mereka, yang diperkirakan akan disampaikan pada sidang berikutnya pada bulan Juli. Keputusan diperkirakan akan keluar dalam waktu sekitar satu tahun.
“Kami menyampaikan perasaan, pengalaman, dan pandangan kami,” kata penggugat Syed Zain, warga negara Jepang keturunan Pakistan, berbicara kepada wartawan setelah hadir di Pengadilan Distrik Tokyo.
Zain mengatakan dia diperlakukan seperti penjahat, meski sudah tinggal di Jepang selama dua dekade, pernah bersekolah di Jepang saat masih kecil, dan fasih berbahasa Jepang. Dia ingin diakui sebagai orang Jepang dan membantu menjadikan Jepang tempat yang lebih baik, katanya.
Dia dan dua rekan penggugatnya menggugat pemerintah pusat dan polisi, serta polisi prefektur Tokyo dan prefektur Aichi.
Kasus ini, yang bisa menjadi sebuah peristiwa penting bagi Jepang, telah menarik dukungan dan perhatian luas di negara yang terkenal dengan “perpolisian komunitas” yang ramah dan tingkat kejahatan yang relatif rendah.
Hal ini juga menyoroti bagaimana sebuah budaya yang bangga akan ketidakperduliannya terhadap budaya asing sedang bergulat dengan masuknya orang-orang dari luar negeri baru-baru ini. Jumlah non-warga negara yang tinggal di Jepang baru-baru ini mencapai rekor tertinggi, yaitu lebih dari 3,2 juta orang.
Gugatan tersebut menuntut ganti rugi sebesar 3 juta yen (sekitar $20.000) per penggugat sebagai kompensasi atas perlakuan yang “tidak konstitusional dan ilegal”, ditambah 300.000 yen (sekitar $2.000) per penggugat sebagai biaya pengacara.
Motoki Taniguchi, salah satu pengacara penggugat, mengatakan polisi sering menghentikan atau menanyai individu berdasarkan ras, warna kulit atau asal etnis, daripada bukti obyektif.
Survei Asosiasi Pengacara Tokyo pada tahun 2022 terhadap lebih dari 2.000 orang keturunan asing yang tinggal di Jepang menemukan bahwa 62,9 persen responden telah diperiksa oleh polisi dalam lima tahun sebelumnya. Beberapa orang mengatakan bahwa polisi telah memberikan komentar tentang gaya rambut atau pakaian yang “mencurigakan”.
Data pemerintah terbaru menunjukkan tidak ada perbedaan dalam tingkat kejahatan antara orang Jepang dan orang asing.
Penggugat lainnya, warga negara Amerika Maurice Shelton, mengatakan dia telah dihentikan oleh polisi sekitar 17 kali selama 10 tahun tinggal di Jepang, meskipun dia adalah penduduk tetap dan memiliki keluarga Jepang.
“Sebagai warga kulit hitam Amerika yang datang ke sini... mengetahui bahwa saya harus menghadapi pergulatan yang sama seperti di tanah air adalah hal yang cukup mengecewakan,” katanya. “Tetapi menurut saya potensi masyarakat Jepang untuk bisa mengatasi situasi tersebut sangat tinggi. Dan saya datang ke sini bukan untuk kecewa." [ab/uh]
Forum