Thailand kehilangan akses bebas bea ekspor bernilai $1,3 miliar ke pasar AS, Sabtu (25/4), enam bulan setelah Washington memperingatkan akan mencabut hak-hak perdagangan itu apabila Thailand tidak berkomitmen untuk melakukan reformasi hak-hak buruh lebih banyak.
Namun para pengamat memperkirakan langkah itu tidak akan berdampak besar.
Kantor Perwakilan Dagang AS mengatakan pada 25 Oktober, Thailand "belum mengambil langkah-langkah untuk memberikan hak-hak buruh yang telah diakui secara internasional, dalam sejumlah bidang penting," enam tahun setelah serikat AS mengangkat isu itu.
Dikatakannya, setelah enam bulan, AS akan kembali memberlakukan bea terhadap sepertiga dari impor Thailand bernilai $4,4 miliar. Impor-impor itu memenuhi syarat untuk dikenai bebas bea berdasarkan Sistem Preferensi Umum AS.
Kedutaan AS di Bangkok mengatakan kepada VOA pekan lalu bahwa penghapusan hak perdagangan Thailand itu akan diberlakukan sesuai rencana.
Kelompok-kelompok HAM sejak lama menuduh Thailand mengambil keuntungan dari praktik penyelundupan manusia dan menjerat jutaan pekerja migran dengan utang. Para migran itu telah membantu mendorong perekonomian Thailand, terutama mereka yang bekerja dalam industri makanan laut yang bernilai miliaran dolar. [vm/ft]
