Anjuran Perdana Menteri Irak Iyad Alawi agar pemungutan suara bulan Januari diperpanjang masa pelaksanaannya menjadi dua atau tiga minggu kelihatannya memperoleh momentum. Di Bagdad hari ini, Kementerian Dalam Negeri menyetujui usul itu, dengan mengatakan hal itu akan mempermudah tugas pengamat internasional dan menjamin keikutsertaan seluruh rakyat Irak. Para pejabat kementerian itu juga mengatakan hal itu akan memungkinkan pengamanan yang memadai diberikan kepada para pemilih dan calon. Tetapi keputusan terakhir bergantung pada Komisi Pemilihan Independen, bukan pemerintah. Dan para pejabat komisi mengatakan mereka belum diberitahu resmi mengenai saran Allawi itu, yang disebut hari Selasa dalam wawancara dengan sebuah suratkabar Eropa. Sementara itu, paling kurang enam warga Irak tewas dalam bentrokan di kota Samarra dan Ramadi.
Sementara, para pemimpin Irak dan Yordania telah memperingatkan Iran sedang berusaha mempengaruhi pemilu bulan Januari di Irak. Dalam wawancara dengan harian Washington Post yang dimuat hari ini, Presiden sementara Irak Ghazi al-Yawar dan Raja Yordania Abdullah mengatakan Iran sedang berusaha membentuk sebuah pemerintahan Islam yang di-dominasi Syi’ah di Irak yang akan mengubah keseimbangan politik antara Syi’ah dan Sunni di kawasan itu. Raja Abdullah, seorang penganut Sunni mengatakan kepada suratkabar itu bahwa lebih dari satu juta orang Iran telah melintasi perbatasan ke Irak, banyak diantara mereka untuk memberikan suara dalam pemilu itu. Dia juga mengatakan Iran sudah mengucurkan dana bagi kampanye pihak Syiah. Presiden al-Yawar yang juga seorang Sunni mengatakan, pemerintahan demokratik pertama Irak haruslah menolak tekanan untuk memaksakan agama kedalam politik. Teheran belum menanggapi berita itu, tetapi di Washington, jurubicara Gedung Putih mengatakan Amerika Serikat berharap Iran memainkan peran yang membantu dan konstruktif di Irak.