Korea Utara telah mengajukan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum negara itu mau kembali ke meja perundingan multi-nasional mengenai ambisi nuklirnya.
Duta Besar Korea Utara untuk PBB mengatakan Pyongyang tidak akan kembali ke meja perundingan sebelum Amerika mencabut undang-undang hak azasi manusia -- yang baru-baru ini dikeluarkan – yang mengecam Korea Utara.
Dalam pernyataan yang dilaporkan oleh koran the Wall Street Journal, Han Song Ryol juga mendesak agar Presiden Bush mengeluarkan Korea Utara dari daftar negara-negara yang disebut Presiden Bush sebagai negara-negara poros jahat.
Duta Besar Han mengatakan hasil akhir pemilihan presiden Amerika tidak akan berakibat apapun terhadap usaha penyelesaian kemacetan perundingan mengenai ambisi Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklirnya.
Korea Utara menyatakan negara itu harus memperoleh jaminan keamanan dan bantuan ekonomi lebih besar sebelum mereka setuju untuk membekukan program nuklirnya.