Majelis rendah Pakistan memberikan kekuasaan yang kontroversial kepada Jenderal Pervez Musharraf untuk membubarkan pemerintahan. Rancangan perubahan UUD itu diterima dengan suara mayoritas dua pertiga. Tapi partai oposisi garis keras abstain. Rancangan amandemen UUD itu akan memberikan kekuasaan kepada presiden Musharraf untuk membubarkan parlemen dan memecat perdana menteri. Jenderal Musharraf berusaha mendorong dilaksanakannya sejumlah amandemen guna memperkuat kedudukannya sendiri, sejak dia melancarkan kudeta tahun 1999.