Cina sejauh ini bersikap diam terhadap sebuah legislasi baru yang diluluskan oleh para nggota parlemen Taiwan yang mengizinkan pulau itu menyelenggarakan referendum kemerdekaan di bawah syarat-syarat tertentu. RUU yang disahkan Kamis kemarin itu, memberikan kuasa kepada presiden Taiwan untuk menyerukan diadakannya pemungutan suara bagi kemerdekaan, jika Cina menyerang. Para anggota legislatif mencabut sebuah klausa yang lebih kontroversial yang secara jelas mengizinkan dilakukannya referendum untuk kemerdekaan, juga mengganti nama atau bendera pulau itu. Akan tetapi, legislasi tsb dipandang Beijing sebagai sebuah tindakan besar. Beijing menganggap Taiwan sebagai sebuah propinsi yang membangkang dan mengancam akan mempersatukan pulau itu dengan Cina dengan kekerasan.