Kamboja dan PBB telah menyetujui rencana perjanjian untuk membentuk pengadilan genosida guna mengadili para pemimpin Khmer yang masih hidup. Perunding Kamboja Om Yentieng mengatakan kepada wartawan Senin ini bahwa penggarapan teknis mengenai rencana persetutjuan itu telah selesai dan persetujuan yang dicapai dalam pembicaraan akhir pekan di Phnom Penh, sekarang harus diajukan kepada para pemimpin kedua pihak untuk memperoleh keputusan terakhir. Rancana persetujuan itu harus diratifikasi oleh Mejleis Umum PBB dan Majlis Nasional Kamboja sebelum dapal diambil langkah selanjutnya mengenai pembentukan peradilan yang sebenarnya. Hampir dua juta orang tewas di tangan Khmer Merah antara 1975 dan 1979.