Para penyusun undang-undang Amerika terus menggarap undang-undang anti terorisme yang diusulkan Presiden Bush, yang dapat memberikan wewenang lebih lama dan baru kepada para pejabat pemerintah dan badan-badan penegak hukum untuk membasmi terorisme. Komisi Hukum DPR Rabu malam secara bulat menyetujui versi yang agak dikurangi dari versi paket anti terorisme yang diajukan Presiden Bush, sebelum menyampaikannya kepada sidang lengkap DPR. Sementara para anggota partai Demokrat dalam Senat dan para pejabat pemerintahan Bush mencapai persetujuan mengenai versi yang sama dari rancangan undang-undang anti terorisme. Rancangan undang-undang yang diajukan Presiden akan meningkatkan secara berarti kekuasaan yang dimiliki para pejabat untuk menyadap pembicaraan tilpun, memantau komunikasi internet dan saling menukar keterangan.