Presiden Sudan Omar al-Bashir menghimbau mantan pemberontak selatan meninjau-ulang keputusan mereka meninggalkan pemerintah persatuan dengan mengatakan keputusan itu benar-benar satu tantangan terhadap upaya perdamaian.
Ia mengemukakan hal ini dalam pidato di Parlemen hari Selasa sambil menegaskan bahwa perdamaian tidak dapat dielakkan oleh satu pihak apabila itu pilihannya.
Ia dikutip oleh kantor berita resmi Sudan selaku mengatakan, kedua pihak mempunyai kewajiban untuk bergerak maju di samping banyaknya kesulitan yang dihadapi.
Sekitar awal bulan ini 18 menteri selatan eks pemberontak Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan meninggalkan pemerintah persatuan yang berkedudukan di Khartoum. Pemberontak menuduh pemerintah tidak melaksanakan Perjanjian Damai Tahun 2005.
Bekas pemberontak itu hari Senin meminta PBB mengadakan sidang khusus untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Namun, seorang pejabat PBB mengatakan PBB tidak dapat bertindak sebagai penengah kalau tidak mendapat persetujuan dari kedua pihak.