Presiden Filipina Gloria Arroyo telah menunjuk sebuah komisi independen untuk menginvestigasi pembunuhan politis yang kian bertambah di negaranya. Arroyo menunjuk mantan hakim Mahkamah Agung sebagai ketua komisi, hari ini. Pembunuhan tsb tampaknya menargetkan para aktivis yang beroposisi terhadap pemerintah dan para anggota kelompok-kelompok yang berkaitan dengan Partai Komunis Filipina.
Pihak militer menyangkal menjadi dalang kerusuhan tsb, dan mensinyalir bahwa pembunuhan-pembunuhan tsb mungkin merupakan bagian dari gerakan pembersihan yang dilakukan oleh kelompok komunis. Kelompok-kelompok HAM telah mendesak pemerintah untuk mengakhiri kekerasan tsb. Amnesty International melaporkan, paling sedikit 51 aktivis dan jurnalis telah dibunuh dalam 6 bulan pertama tahun ini, dibandingkan 66 orang dalam seluruh tahun 2005.
Sebuah kelompok HAM lokal bernama Karapatan mengutarakan, paling sedikit 700 pembunuhan bermotif politik telah dilakukan sejak tahun 2001. Tetapi sebuah kelompok aktivis kiri bernama Bayan, yang para anggotanya juga telah dibunuh, mempersoalkan kredibilitas komisi ini.
Sekretaris Jenderal kelompok itu, Renato Reyes mengemukakan: "Kami menolak kehadiran wakil-wakil dari Biro Investigasi Nasional serta Departemen Kehakiman. Dua badan ini telah berperan dalam menyembunyikan tindak kriminal pemerintah. Akan lebih baik jika terdapat banyak wakil dari pihak gereja. Akan lebih baik pula jika Komisi HAM terlibat. "