Mahkamah Agung Filipina hari ini memulai sidang dengar keterangan yang menantang keadaan darurat negara yang dinyatakan oleh Presiden Gloria Arroyo, tetapi menunda mengambil tindakan apapun hingga pekan depan, memberi waktu kepada pemerintah untuk menanggapi tantangan tersebut. Arroyo mengatakan keadaan darurat negara yang dinyatakannya pada hari Jumat pekan lalu bertujuan meng-gagalkan usaha untuk menggulingkannya.
Belum ada berita mengenai kapan keadaan darurat itu akan dicabut, meskipun seorang anggota Kabinet mengatakan kepada para wartawan bahwa keadaan di negara itu akan dibahas pada hari Sabtu pekan ini. Mahkamah Agung mengatakan sidang dengar keterangan selengkapnya akan dimulai hari Selasa pekan depan. Para tokoh kebebasan sipil di Filipina dan pengecam presiden mengatakan pernyataan keadaan darurat oleh Arroyo itu tidak sesuai dengan UUD. Mereka mengatakan sejumlah penahanan oleh polisi dan petugas keamanan dan larangan mengadakan demonstrasi membatasi kebebasan politik dan mendorong terja-dinya kerusuhan