Perdana Menteri Israel Benjamin Netayahu, pada Rabu (4/1), berjanji untuk terus mengedepankan kebijakan pemerintah sayap kanannya, yang telah menimbulkan kejengkelan para kritikus di dalam dan luar Israel.
Dalam pidato di konferensi gerakan “Betar Zionist Youth” di Yerusalem, Netanyahu tampak mendukung Menteri Kehakiman Yariv Levin dengan menegaskan tekadnya untuk “menerapkan reformasi yang akan memastikan keseimbangan yang tepat diantara tiga cabang pemerintahan.”
Netanyahu berbicara tak lama setelah Levin meluncurkan rencana perombakan sistem peradilan yang telah lama dijanjikan pemerintah baru, yang bertujuan untuk melemahkan Mahkamah Agung Israel.
Proposal itu menyerukan serangkaian perubahan besar-besaran yang bertujuan untuk mengontrol kekuasaan kehakiman, termasuk dengan mengizinkan anggota-anggota parlemen mengesahkan undang-undang yang telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi dan secara efektif dianggap tidak konstitusional.
Netanyahu mengatakan Israel juga akan merevisi kebijakan luar negerinya dan tidak mengindahkan kecaman internasional.
“Alih-alih menundukkan kepala dan menyerah pada perintah dari masyarakat internasional, kami dengan bangga akan menjunjung tinggi kepentingan kami di Negara Israel dan Tanah Israel,” tegas Netanyahu.
Para pengecam menuduh pemerintah menyatakan perang terhadap sistem hukum, dengan mengatakan rencana itu akan merusak sistem check and balance, dan institusi demokrasi Israel karena memberikan kekuasaan absolut kepada koalisi paling kanan dalam sejarah negara itu.
Menteri Kehakiman Yariv Levin, kritikus Mahkamah Agung sejak lama yang juga orang kepercayaan Netanyahu, mempresentasikan rencananya sehari sebelum para hakim memperdebatkan undang-undang baru yang kontroversial, yang disahkan pemerintah. Undang-undang itu memungkinkan seorang politisi yang dihukum karena pelanggaran pajak untuk menjabat sebagai menteri kabinet.
Sejak didakwa atas tuduhan korupsi, Netanyahu telah berkampanye menentang sistem peradilan. Ia menyangkal semua tuduhan dengan mengatakan ia adalah korban upaya mencari-cari kesalahan yang diatur oleh media, polisi dan jaksa yang memusuhinya.
Levin mengatakan rencananya “tidak ada hubungannya” dengan persidangan Netanyahu.
Levin sedang menyusun undang-undang yang akan memberdayakan Knesset – atau parlemen yang beranggotakan 120 orang – untuk mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung dengan mayoritas sederhana 61 suara.
Levin juga mengusulkan agar para politisi memainkan peran lebih besar dalam penunjukkan hakim Mahkamah Agung, dan para menteri dapat menunjuk penasehat hukum mereka sendiri dibanding menggunakan professional independent. [em/jm]
Forum