Situasi geopolitik, terutama invasi Rusia ke Ukraina, menjadi kerikil panas dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Presiden Uni Eropa bahkan menyebut KTT G20 kali ini adalah salah satu yang paling sulit yang pernah ada.
Berbicara kepada media di Bali, Presiden Uni Eropa Charles Michel, mengakui penyelenggaraan G20 tahun ini berlangsung dalam suasana yang sangat berbeda dari pertemuan sebelumnya di Roma, Italia.
“Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota G20, menyerang negara Ukraina yang bebas dan berdaulat,” ujarnya dengan nada keras, Senin (14/11).
Perang di Ukraina, kata Charles berdampak kepada setiap negara di Eropa, Afrika maupun Timur Tengah.
“Dan satu-satunya cara terbaik untuk mengakhiri krisis akut dalam pangan dan energi adalah Rusia harus mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini, dan menghormati Piagam PBB,” tegasnya.
Charles mengingatkan, menghentikan perang bisa bermakna kesempatan untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan. Menurutnya, jumlah orang yang menghadapi kelaparan parah dan kekurangan gizi telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
“Kremlin telah memutuskan untuk menjadikan pangan sebagai senjata, meningkatkan kelaparan, kemiskinan, dan ketidakstabilan. Ini juga memiliki konsekuensi global yang dramatis di negara berkembang, termasuk di sini, di Asia,” kata Charles.
Dia menyatakan, sanksi Uni Eropa kepada Rusia tidak menarget produk pertanian, makanan dan pupuk dari Rusia. Namun, di sisi lain, Rusia telah memberlakukan pembatasan ekspor bahan makanannya sendiri. Upaya itu bahkan sudah dilakukan sejak sebelum mereka menginvasi Ukraina.
“Di Uni Eropa, kami bekerja keras untuk mengatasi konsekuensi global dari perang ini dan inilah mengapa kami memobilisasi dana sebesar 8 euro miliar untuk mengatasi ketahanan pangan, terutama untuk negara berkembang,” ujar Charles lagi.
Ukraina telah mampu mengekspor 45 miliar ton barang pertanian ke seluruh dunia melalui jalur solidaritas UE. Selain itu, UE juga membantu Ukraina mengekspor 15 juta ton barang, serta tambahan 10 juta ton lagi melalui Black Sea Grain Initiative.
Charles menyebut, inisiatif dari Sekjen PBB Antonio Guterres ini harus dilanjutkan.
Berbicara dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga mengakui, posisi sulit saat ini.
“KTT G20 diselenggarakan, di saat dunia kita menghadapi momen paling genting dalam sejarah,” kata Guterres di depan media, di Bali Senin (14/11).
“Perpecahan geopolitik memicu konflik baru dan membuat semuanya semakin sulit untuk diselesaikan. G20 menjadi langkah awal untuk menjembatani perpecahan dan menemukan jawaban atas krisis ini dan banyak krisis yang lain,” tambahnya.
Karena itulah, PBB menaruh harapan besar terhadap G20. Tantangan yang dimaksud Guterres mencakup isu perubahan iklim, krisis multisektor serta perpecahan geopolitik. Tantangan yang dia sebut terakhir, telah menimbulkan konflik baru dan mempersulit proses penyelesaian konflik yg telah ada sebelumnya.
Terkait isu perubahan iklim, pertemuan COP27 di Mesir telah memberikan gambaran bahwa dunia akan sulit memenuhi target dalam menahan laju peningkatan suhu global sebesar 1,5 derajat Celcius. Guterres menawarkan sebuah skema pendekatan baru. Sebuah pakta kolaborasi antara negara maju dan berkembang diperlukan. Karena itulah, forum negara G20 menjadi sangat strategis, karena anggotanya bertanggung jawab atas 80 persen emisi global.
Guterres juga menekankan, perlunya dorongan adopsi paket stimulus pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Paket ini menyediakan investasi dan likuiditas untuk pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan energi terbarukan.
Upaya mengatasi krisis pangan dan energi, harus menjadi prioritas, dan karena itu perlu segera diupayakan pengentasan kelaparan via Black Sea Grain Initiatives. Guterres juga menyebut, kemudahan akses pangan dan pupuk asal Rusia ke pasar global adalah prioritas.
Terkait krisis energi, menurutnya, dunia tidak memiliki banyak pilihan, selain mendorong transisi energi baru dan terbarukan.
Dalam banyak persoalan itulah, Guterres melihat Indonesia memiliki peran signifikan. “Indonesia berperan dalam membenahi ekonomi dan keuangan global yang tidak setara yang mengakibatkan pendistribusian sumber daya yang tidak merata, terutama dalam masa pandemi, serta dalam pemberian kesempatan yang sama bagi negara berkembang untuk berkontribusi dalam isu perubahan iklim, " ujarnya.
Guterres juga menilai, Indonesia memperlihatkan kapasitas luar biasa dalam upaya menyatukan pihak yang berseteru, mempromosikan dialog.
"Dan mencari solusi nyata di tengah situasi sulit ketika pemisahan geopolitik sangat nyata,” tambah Guterres. [ns/ab]
Forum