Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan pejabat tinggi lainnya telah membahas revisi pembatasan anti-epidemi yang ketat karena mempertahankan klaim yang diperdebatkan luas bahwa laju wabah COVID-19 pertama di negara itu sedang melambat.
Pertemuan Politbiro Korea Utara pada Minggu (29/5) menunjukkan pihak berwenang akan segera melonggarkan serangkaian pembatasan sosial ketat yang diberlakukan setelah baru-baru ini mengakui adanya perebakan wabah varian omicron, di tengah keprihatinan tentang situasi ekonomi dan ketersediaan pangan.
Kantor berita resmi Korea Utara mengatakan Kim dan anggota-anggota Politbiro lainnya “sedang mengkaji koordinasi yang efektif dan cepat, dan menegakkan aturan dan pedoman anti-epidemi mengingat situasi anti-epidemi yang stabil saat ini.”
Sejumlah pakar mengatakan Korea Utara mengecilkan tingkat kematian di negara itu guna mencegah gejolak politik apapun di dalam negeri. Mereka memperkirakan ada lebih banyak orang yang terjangkit di negara berpenduduk 26 juta jiwa itu karena sebagian besar warganya belum divaksinasi vaksin COVID-19 dan tidak memiliki kapasitas merawat pasien dalam kondisi kritis. Sementara sebagian pakar lainnya menduga Korea Utara mungkin telah membesar-besarkan kasus demam sebelumnya untuk memperkuat kontrol terhadap warga.
Korea Utara pada Minggu (29/5) melaporkan 89.500 pasien lagi yang mengalami gejala demam, menambah jumlah pasien dengan gejala serupa menjadi 3,4 juta jiwa.
Pihak berwenang tidak mengatakan apakah ada tambahan korban meninggal. Total korban meninggal yang dilaporkan hingga Jumat (27/5) lalu adalah 89 orang, atau berarti tingkat kematian sekitar 0,002 persen – angka yang luar biasa rendah yang tidak dilaporkan negara lain, termasuk oleh negara-negara maju, dalam upaya memberantas COVID-19. [em/jm]
