Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono sebagai kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Dhony Rahajoe sebagai wakilnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3).
Dalam kesempatan tersebut, presiden mendiktekan sumpah jabatan kedua pejabat baru itu. “Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata presiden.
Usai dilantik, Bambang menyatakan ia menargetkan IKN akan menjadi kota yang inklusif, hijau, cerdas dan berkelanjutan untuk semua kalangan atau “city for all”. Ia menekankan, untuk bisa membangun sebuah ibu kota baru dibutuhkan waktu setidaknya 20 tahun.
“Untuk membangun kota dengan baik tentu memerlukan waktu 15-20 tahun sehingga kota itu benar-benar mempunyai roh atau soul of the city, dan kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosial, bagaimana interaksi antara warganya, bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota yang layak huni, humanis dan liveable,” ungkap Bambang.
Bambang pun meminta dukungan semua pihak agar pembangunan IKN tersebut bisa berjalan dengan lancar dan merefleksikan kenusantaraan yang kental dengan kearifan lokal yang sangat tinggi.
Presiden, ujar Bambang, juga berharap bahwa IKN ini akan menjadi suatu kota yang bisa merefleksikan kota Indonesia di masa depan.
“Titipan dari bapak presiden salah satunya itu tadi kota itu harus membangun suatu peradaban baru. Beliau menginginkan kota ini menjadi kota percontohan, yang tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga kalau bisa it’s a global city,” jelas Bambang.
Perjalanan Karier
Bambang sebenarnya bukanlah orang baru di ranah pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014.
Pria kelahiran 4 November 1963 ini juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada 2007-2010.
Selepas menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan, lulusan Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menjadi vice Ppresident Asian Development Bank (ADB).
Ia mengaku diminta Jokowi untuk mengemban tugas ini sejak dua minggu yang lalu. Terhitung sejak Rabu (9/3), ia resmi keluar dari ADB.
“Jadi kami baru awal minggu ini sampai di Indonesia dan tentunya butuh waktu untuk mempelajari semua dokumen, dan juga dalam waktu yang bersamaan kami harus membangun institusi yang saat ini otorita baru hanya kami berdua. Kami harus membangunnya sehingga menjadi suatu institusi yang capable yang bisa berlari kencang untuk membangun Kota Nusantara tentunya dengan bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan,” jelasnya.
Sementara itu nama Dhony Rahajoe cukup mumpuni di bidang properti. Ia sendiri tercatat sebagai salah satu pejabat tinggi di Sinar Mas Land. Donny mengaku sebelumnya dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Patikno untuk berdiskusi mengenai pembangunan ibu kota Baru. Ia mengatakan tugas ini cukup berat.
“Baru kemarin hari Rabu itu ada perintah yang diminta saya untuk membantu mensukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya pribadi sejak dilantik sudah menyiapkan pengunduran diri dari Sinar Mas, Sinar Mas Land, dan perusahaan-perusahaan yang terkait. Jadi akan fokus untuk melaksanakan tugas yang cukup atau akbar ini, sangat berat,” ujar Donny.
Ibu Kota Pemerintahan Atau Kota Investasi?
Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan kedua orang yang akan memimpin IKN ini bukanlah sosok yang tepat.
Jika dilihat dari latar belakang karier keduanya, ia menduga, alasan dibalik penunjukan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe adalah untuk mendatangkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, hal ini menyimpang dari tujuan awal pembangunan IKN sebagai ibu kota pusat pemerintahan yang seharusnya tidak melibatkan komersialisasi.
Penunjukkan keduanya, juga semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak punya anggaran yang cukup untuk membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang baru. Padahal sejatinya, anggaran untuk membangun kawasan inti pemerintahan harus murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan lebih banyak melibatkan komponen putera-puteri bangsa.
“Menyimpang dari tujuan awal. Karena tujuan awal kita adalah memindahkan Ibu Kota Pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara. Dengan itu kan berarti tidak ada embel-embel komersial. Berarti keuangan kita cukup untuk membangun sebuah Ibu Kota Pemerintahan. Jadi dengan dua penunjukkan ini justru mempertegas bahwa kita tidak punya uang yang cukup untuk membangun IKN. Kita menjadikan IKN justru sebagai investasi. Kalau jadi kota investasi, otomatis kotanya harus kota komersial, gak mungkin kota pemerintahan,” ungkapnya kepada VOA.
Pertanyaan selanjutnya yang kemudian muncul setelah penunjukkan kedua sosok tadi adalah, apakah IKN nantinya akan murni menjadi ibu kota pemerintahan saja, atau IKN yang dikelilingi oleh berbagai komersialisasi dan industri.
“Dengan ada isu yang berkembang tentang tambang nikel misalnya, terus ada konsersi lahan dan sebagainya, ini nanti akhirnya menjadi bias, dan gambarannya dengan muncul isu seperti itu nanti ibu kota pemerintahan dalam tanda petik hanya sebagai pusat pemerintahan tapi dikepung oleh kiri kanannya oleh kawasannya industri, kawasan komersial, kawasan tambang, begitu nanti. Saya khawatir, ibu kota nanti disitu, tetapi secara teknis, dia dikepung oleh kepentingan banyak industri, komersial ujung-ujungnya,” pungkasnya. [gi/ab]
